KOWANI Tegaskan KLB 3 Juni 2026 Tidak Memiliki Dasar Konstitusional, Kepengurusan Sah Tetap Berjalan
Polemik Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan KOWANI memanas. Dewan Pimpinan KOWANI yang sah menegaskan bahwa forum tersebut tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas dan keabsahannya patut dipertanyakan.
SIAPBELAJAR.COM – Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan organisasi tersebut pada 3 Juni 2026 tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Dewan Pimpinan KOWANI di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri jajaran pengurus KOWANI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Nannie Hadi Tjahjanto beserta perwakilan organisasi anggota. Dalam kesempatan itu, KOWANI menyoroti aspek mendasar yang harus dijawab terkait penyelenggaraan KLB, yakni soal kewenangan pihak yang mengundang dan menyelenggarakan forum tersebut.
Menurut KOWANI, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan oleh pihak yang memiliki kewenangan organisasi yang sah. Karena itu, legalitas KLB harus diuji melalui berbagai aspek, mulai dari kewenangan penyelenggara, mekanisme pemanggilan peserta, keabsahan peserta, kuorum, hingga prosedur pengambilan keputusan.
KOWANI juga mempertanyakan dasar hukum dan organisatoris pihak-pihak yang menerbitkan undangan KLB serta meminta seluruh dokumen pendukung dibuka secara transparan kepada publik dan organisasi anggota.
Ketua KOWANI, Atiek Sardjana, menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang membangun opini, melainkan meminta pembuktian atas klaim keabsahan KLB tersebut.
“Siapa pun yang menyatakan bahwa KLB tanggal 3 Juni 2026 sah, wajib menunjukkan dasar kewenangannya, dasar hukumnya, dasar organisatorisnya, serta bukti bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai AD/ART KOWANI,” tegas Atiek.
KOWANI menilai apabila penyelenggara tidak memiliki kewenangan yang sah saat undangan diterbitkan, maka forum tersebut dapat dinilai cacat kewenangan dan seluruh hasilnya patut dipertanyakan keabsahannya.
KOWANI Fokus Jalankan Program Strategis Nasional dan Internasional
Menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyebut KLB telah menghasilkan keputusan organisasi dan kepengurusan baru, KOWANI menegaskan bahwa seluruh klaim tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan melalui dokumen resmi serta mekanisme organisasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KOWANI juga memastikan bahwa kepengurusan hasil Kongres XXVI Tahun 2024 tetap sah, aktif, dan menjalankan seluruh fungsi organisasi sebagaimana mestinya.
Di tengah dinamika yang berkembang, organisasi perempuan tertua di Indonesia ini tetap fokus menjalankan berbagai program strategis. Salah satunya adalah program “KOWANI Goes to UNESCO – Memory of the World”, sebuah inisiatif untuk mendokumentasikan dan mengangkat sejarah perjuangan perempuan Indonesia agar mendapat pengakuan sebagai bagian dari warisan dokumenter dunia.
Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen KOWANI dalam menjaga dan memperkenalkan sejarah panjang gerakan perempuan Indonesia kepada generasi mendatang serta masyarakat internasional.
Ketua Umum KOWANI periode 2024–2029, Nannie Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa organisasi tetap solid dan mendapat dukungan dari para anggotanya.
“Kepemimpinan KOWANI yang sah saat ini tetap berjalan, tetap bekerja, dan tetap mendapat dukungan organisasi anggota. Fokus kami bukan pada konflik, melainkan pada penguatan peran perempuan Indonesia, termasuk membawa sejarah perjuangan perempuan Indonesia menuju pengakuan dunia melalui program KOWANI Goes to UNESCO – Memory of the World,” ujarnya.
KOWANI pun mengajak seluruh organisasi anggota untuk menjaga persatuan, menghormati konstitusi organisasi, serta menyelesaikan setiap perbedaan melalui mekanisme yang sah, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Organisasi yang berdiri sejak tahun 1928 itu menegaskan akan terus bekerja, berkarya, dan mengabdi bagi perempuan Indonesia dengan berpegang teguh pada konstitusi organisasi, nilai-nilai kebangsaan, serta semangat persatuan yang menjadi fondasi perjuangannya selama hampir satu abad.
Pos terkait
Tidak ada komentar