SIAPBELAJAR.COM – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, soal pengiriman siswa bermasalah ke barak TNI terus menuai pro dan kontra. Di tengah riuh perdebatan itu, muncul pandangan menarik dari mantan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Apip Ifan Permadi, S.Pd.I, M.I.Pol, yang akrab disapa Kang Haji atau Abah.
Ditemui di halaman rumahnya sambil menikmati secangkir kopi racikan sendiri, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak melihat kebijakan KDM dari berbagai sudut pandang.
“Dalam menanggapi kebijakan seorang pemimpin, kita perlu memandangnya dari banyak sisi. Meskipun manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, tetap akan ada yang tidak setuju. Itu wajar,” ujarnya sembari tersenyum.
Dengan gaya santainya, ia menganalogikan situasi ini seperti seseorang yang sedang mengendarai mobil pribadi dan menjemput temannya di pinggir jalan. Sementara di belakang mobilnya, ada sopir angkot yang juga mengenal si pengemudi.
“Pasti di hati si sopir angkot berkata, ‘Duh si Abah, kenapa dibawa? Kan bisa naik angkot saya.’ Nah, begitu juga dengan pro-kontra kebijakan. Tergantung dari posisi kita melihatnya,” jelasnya ringan.
Menurut Pemilik Cafe Bareto ini, kebijakan KDM mengirim siswa nakal ke barak militer bisa jadi memang diperlukan dalam situasi tertentu. Namun ia juga mengingatkan bahwa dalam konteks pemerintahan, keputusan semacam itu sebaiknya tetap melibatkan DPRD sebagai mitra strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Memang idealnya kebijakan penting seperti ini dibicarakan dulu bersama DPRD. Tapi kalau situasinya mendesak, bisa saja pemimpin mengambil keputusan cepat,” tambahnya.
Pernyataan ia ini hadir di tengah viralnya perdebatan publik soal efektivitas dan etika dari sistem “barak pendidikan” ala KDM. Sebagian masyarakat menilai kebijakan ini sebagai terobosan baru untuk menyelamatkan generasi muda, sementara yang lain menyebutnya terlalu keras dan tidak mendidik.
Di sisi lain, perbandingan dengan negara seperti Finlandia yang memiliki Family Center untuk anak-anak bermasalah—seperti diungkapkan seorang warga Indonesia yang tinggal di sana—membuat wacana ini semakin menarik untuk didalami. Apakah sistem seperti barak militer bisa menjadi solusi jangka panjang? Atau justru butuh pendekatan yang lebih lembut?
Yang jelas, seperti kata Apip Ifan Permadi: “Setiap kebijakan selalu punya dua sisi. Tinggal kita lihat, posisinya sedang di mana.”
Oleh Asop Ahmad
Tidak ada komentar