Digitalisasi Pengadaan Pendidikan Diperkuat, UMK-K Sumbar Didorong Masuk Ekosistem SipLah

Peluang pelaku usaha lokal untuk menjadi mitra sekolah semakin terbuka lebar. Melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa pendidikan, pemerintah mendorong UMK-K agar lebih mudah mengakses pasar pengadaan sekolah sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

SIAPBELAJAR.COM – Upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah terus dilakukan melalui transformasi digital. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Onboarding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) dalam ekosistem pengadaan pemerintah, termasuk pengadaan kebutuhan satuan pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SipLah).

Dengan semakin banyaknya pelaku usaha lokal yang terhubung ke platform digital pengadaan, sekolah diharapkan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai produk dan layanan berkualitas. Selain itu, proses pemenuhan kebutuhan pendidikan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan transparan.

Bimbingan teknis tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa integrasi UMK-K ke dalam platform digital bukan sekadar pemanfaatan teknologi, tetapi juga upaya membangun jembatan antara kebutuhan dunia pendidikan dengan potensi besar pelaku usaha lokal.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi peluang penting bagi produk-produk lokal Sumatera Barat untuk semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Dengan komitmen, kolaborasi, dan pendampingan yang berkelanjutan, produk lokal Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk naik kelas dan menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan,” ujarnya.

SipLah Permudah Belanja Sekolah dan Buka Peluang Pasar Bagi UMK-K

Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Muhammad Aris Supriyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, serta sejumlah pemangku kepentingan yang mendukung penguatan sistem pengadaan digital.

Kepala Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Pendidikan, Henry Eko Hapsanto, menjelaskan bahwa SipLah dirancang sebagai instrumen modern untuk meningkatkan kualitas tata kelola pembelanjaan sekolah sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Melalui platform tersebut, seluruh proses pengadaan dapat dilakukan secara digital, mulai dari pencarian produk dan jasa, transaksi pembelian, hingga dokumentasi dan pelaporan. Sistem ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menciptakan peluang yang lebih besar bagi UMK-K untuk menjadi mitra penyedia barang dan jasa bagi satuan pendidikan.

Henry menambahkan, semakin banyak pelaku usaha yang bergabung dalam ekosistem SipLah, maka semakin beragam pula pilihan produk dan layanan yang dapat diakses sekolah. Kondisi tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi pengadaan sekaligus memperkuat penggunaan produk lokal berkualitas.

Dalam kegiatan onboarding ini, peserta mendapatkan pendampingan langsung untuk mendaftarkan usaha mereka ke berbagai platform pengadaan pemerintah, seperti INAPROC, SIKAP, PaDi UMKM, AYOOMALL, dan SipLah. Selain itu, mereka juga memperoleh pembekalan mengenai tata kelola transaksi digital serta pemahaman terkait sistem perpajakan terbaru.

Peserta juga diperkenalkan dengan berbagai fitur SipLah melalui sesi demonstrasi dan praktik langsung, termasuk proses pendaftaran toko daring. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak UMK-K yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di sektor pendidikan.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pengadaan di sekolah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.