Revitalisasi Sekolah Dipercepat, Pemerintah Tekankan Akuntabilitas dan Hadapi Kendala di Lapangan
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90? Sekolah-sekolah dengan lantai tanah dan bangunan nyaris roboh mulai berubah. Program revitalisasi pendidikan digencarkan, tapi di lapangan masih ada tantangan tak terduga—dari toko bangunan yang menolak hingga tuntutan akuntabilitas yang ketat.
SIAPBELAJAR.COM – Program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Program ini bahkan masuk dalam kategori Program Hasil Terbaik Cepat yang diusung Presiden Prabowo Subianto, sehingga pelaksanaannya dituntut berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Halifatullah Al Khawarizmi, Staf Sarana, Prasarana, dan Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar, saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Angkatan 2 Tahap 1 di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan. Karena itu, tanggung jawab dalam mengelola program revitalisasi tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan.
“Komitmen setelah penandatanganan PKS harus dijaga. Kepala sekolah akan menjadi pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Selama lima hari pelaksanaan, 15–19 April 2026, kegiatan Bimtek ini diikuti oleh ratusan peserta, terdiri dari 282 kepala sekolah, 282 konsultan perencana, 91 perwakilan dinas pendidikan kabupaten/kota, serta 18 perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Berbagai materi disampaikan, mulai dari dokumentasi proses pembangunan, penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah), mekanisme penyaluran anggaran, hingga penguatan aspek hukum bersama Kejaksaan.
Di sisi lain, implementasi program di daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Nur Kholil, staf Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, mengungkapkan bahwa kebutuhan bahan bangunan kerap menjadi tantangan. Hal ini karena pembelian harus melalui SIPlah, sementara tidak semua toko bangunan bersedia terdaftar dalam sistem tersebut.
“Beberapa toko menolak karena menganggap prosesnya rumit, sehingga sekolah harus mencari alternatif lain,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar sekolah tetap dapat memperoleh bahan bangunan sesuai ketentuan. Di Brebes sendiri, sebanyak 220 sekolah dasar akan menerima bantuan revitalisasi tahun ini, dengan fokus pada perbaikan ruang kelas dan pembangunan fasilitas sanitasi.
Dampak program ini mulai terasa. Sekolah yang telah direvitalisasi menunjukkan peningkatan minat belajar siswa. Fasilitas yang lebih layak tidak hanya membuat proses belajar lebih nyaman, tetapi juga berdampak pada meningkatnya jumlah peserta didik baru.
Program revitalisasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan layak.
Pos terkait
Tidak ada komentar