Waktu Sosialisasi PPDB Mepet, Aparat Masih Sibuk Survei Siswa Miskin

oleh -8 views
Ilustrasi PPDB
Arrief Ramdhani
Ilustrasi PPDB
Ilustrasi PPDB

ALIH-ALIH fokus membantu sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), menjelang PPDB 2016 ini aparat kewilayahan di Kota Bandung masih disibukkan dengan mensurvei warga yang rentan melanjutkan pendidikan (RMP). Data warga kurang mampu yang dimiliki saat ini tak sama dari berbagai sumber dan belum terbaharui.

Camat Coblong, Anton Sugiana, ‎mengatakan, mau tidak mau pihaknya harus mendata ulang data siswa RMP. “Kita cek ke rumahnya. Setelah itu baru pendataan, lalu akan dilaporkan ke dinas (pendidikan),” ujar dia.

banner 728x90

Dalam data yang dimilikinya, jumlah warga miskin di enam kelurahannya mencapai sekitar 4.550 jiwa dari sekitar 128.500 warga. ‎Sementara ‎‎jumlah warga miskin versi Badan Pusat Statistik 2011 yang memperoleh kartu perlindungan sosial sekitar 2.700 orang. Kartu perlindungan sosial dikeluarkan melalui verifikasi di tingkat pusat yang menjadi sumber data penerima sejumlah program seperti raskin, bantuan tunai, dan dana sekolah.

‎”Memang adanya 2011. Untuk data 2015 belum keluar. Jadi kami sekarang harus survei satu per satu,” ujar dia. Mereka yang belum termasuk dalam daftar penerima kartu pengendalian sosial, akan difasilitasi melanjutkan sekolah melalui surat keterangan tidak mampu.

Berdasarkan hasil survei sementara, Anton mengatakan, ditemukan sekitar 12 warga terindikasi kurang mampu baru yang masih harus diverifikasi. ‎Penyebab kemiskinan antara lain karena salah satu anggota keluarga sakit sehingga menghabiskan kekayaan keluarga dan pemutusan hubungan kerja.

Anton mengatakan, selama ini aparat kewilayahan turut bertanggung jawab menyosialisasikan PPDB khususnya bagi yang rentan putus sekolah. Aparat kewilayahan dituntut proaktif menyosialisasikan aturan PPDB, terlebih waktu sosialisasi kurang dari sebulan. Mepetnya waktu sosialisasi terjadi karena peraturan wali kota tentang PPDB baru ditandatangani pada 16 Mei 2016. Sementara tahun ajaran baru dimulai pada pertengahan Juni.

Menurut Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung, dalam audiensi, Dinas Pendidikan menargetkan akhir Desember‎ 2015 perwal sudah rampung sehingga sosialisasi bisa lebih panjang. Keterlambatan penandatanganan tersebut mendapat kritisi berbagai pihak. Anggota Panitia PPDB Kota Bandung, Dian Peniasiani, mengatakan mepetnya waktu, sosialisasi akan dibuat lebih gencar. Mekanisme yang dinilai sebagai terobosan adalah audiensi sekolah dengan orang tua siswa yang lulus.

“Dengan aparat kewilayahan juga. Pada 30 Mei bagian kesbang akan rapat dengan lurah dan camat untuk berkoordinasi, agar ada pemahaman yang sama,” ujar dia.

Pendaftaran jalur nonakademik di Kota Bandung dilakukan 15-18 Juni 2016, proses seleksi 15-23 Juni 2016, pengumuman 25 Juni 2016, dan daftar ulang 27-28 Juni 2016. Sementara pendaftaran akademik dijadwalkan 27-30 Juni 2016, seleksi 27 Juni 2016-2 Juli 2016, pengumuman 4 Juli 2016, dan daftar ulang 15-16 Juli 2016. Tahun ajaran baru dibuka 18 Juli 2016.

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, ‎mengakui persoalan data tidak sederhana diselesaikan. Dalam rapat koordinasi program pengurangan kemiskinan Jawa Barat 2016 di Kantor Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Jabar, Jatinangor, Selasa 10 Mei 2016, terungkap bahwa angka kemiskinan yang mereka jadikan landasan, tak cukup kuat. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang mengalami hal serupa.

‎Angka BPS dan angka dari kementerian tak seragam. Bahkan, Oded pun mengakui data dinas kependudukan dan catatan sipil dengan dinas kesehatan Kota Bandung berbeda. “Sekarang kita berupaya membuat one-data. Yang mengerjakan dinas sosial. Kita validasi data dari BPS,” kata dia.( pikiran-rakyat.com)