Validasi Data Siswa Madrasah Penerima PIP

oleh -1 views
Ilustrasi

Direktorat Kurikulum, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag dan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos) Kemensos memvalidasi data siswa madrasah penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

“Kerjasama ini penting, untuk meningkatkan komitmen dan sinergi dalam hal penyediaan data valid. Publik perlu tahu bahwa Kemenag dalam mengelola PIP memang betul-betul menggunakan data yang sudah terpadankan dengan basis Data Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos,” tegas Direktur KSKK Madrasah Isom Yusqi.

PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Selengkapnya

Isom menjelaskan, pihaknya sudah menyalurkan seluruh anggaran PIP madrasah tahun 2021 (100%). Total anggarannya mencapai Rp1,3 triliun. Tahap selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi, untuk memastikan dana bantuan sosial PIP tepat sasaran dan diterima utuh.

“Saya apresisasi anggaran PIP sebesar 1,3 triliun sudah tersalur semuanya. Namun, tetap harus dikontrol dan diawasi, agar dana PIP ini diterima tepat sasaran, sesuai kondisinya, dan bisa dirasakan manfaatnya,” terang Isom.

Ia berpesan, daerah atau madrasah yang bagus dan konsisten dan komitmen dalam melaksanakan pencairan, diberikan reward dan punishment. Sementara yang tidak bagus dikasih punishment agar di kemudian hari menjadi lebih baik lagi.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Agus Zainal, mengingatkan agar bantuan sosial  tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kerjasama penyediaan data ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima.

“Poin penting dari kerjasama ini adalah validitas dan keabsahan data, sehingga penerima bantuan sosial memang mustahiqnya, bukan yang data asal-asalan. Jadi, jangan main-main dengan uang negara,” tegas Zainal.

Menurut Zainal, meskipun data siswa madrasah sudah dilakukan pemadanan dengan basis data Data Terpadau Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetap harus dilakukan pengecekan di lapangan. Karenanya, perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kanwil maupun pelaksana di lapangan.

“Karena itu, tidak hanya data padan yang kita inginkan, tapi kita juga harus ke lapangan untuk cek kebenarannya,” imbuhnya.