Tim Verifikasi PPDB Diminta Pantau Data Siswa Hingga Setahun

oleh -3 views
Ratusan orangtua dan siswa memadati Dinas Pendidikan Depok demi menjalani pra Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). (Ilustrasi: Okezone)
Arrief Ramdhani
Ratusan orangtua dan siswa memadati Dinas Pendidikan Depok demi menjalani pra Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). (Ilustrasi: Okezone)
Ratusan orangtua dan siswa memadati Dinas Pendidikan Depok demi menjalani pra Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). (Ilustrasi: Okezone)

TIM verifikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus tetap bekerja walau PPDB ditutup tanggal 5 Juli mendatang.

“Meski siswa telah dinyatakan diterima, namun untuk siswa yang masuk dengan kuota tertentu, datanya harus diverifikasi dan dipantau sampai satu tahun,” ujar Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, Rabu (2/7).

Emil panggilan akrab Ridwan mengumpulkan para Kepala Sekolah SMP dan SMA dan SMK se-Kota Bandung untuk membahas PPDB. “Yang harus dicek oleh tim verifikasi adalah, data siswa. Yang menyertakan surat tanggungjawab mutlak baik itu SKTM atau untuk sertifikat bagi siswa yang menempuh jalur prestasi,” ujar Emil.

Emil menegaskan, jika ditemukan data yang dilampirkan palsu maka orang tua akan kena sanksi pidana, dan siswaakan dikeluarkan dari
sekolah,” tambah Emil.

Emil mengakui, untuk peraturan yang dibuatnya dalam bentuk perwal (Peraturan Wali Kota,red) kali ini, memang masih banyak penyesuaian. Namun, penyesuaian itu masih dalam tataran teknis, sedangkan pada prinsipnya, tetap saja bertujuan untuk meminimalisir kecurangan. “Yang kita ubah di sana sini, adalah sesuatu yang sifatnya teknis saja asal masih sesuai dengan peraturan, maka bisa kita lakukan penyesuaian,” terangnya.

Emil mengingatkan beberapa hal lain dalam PPDB kali ini, yaitu dengan tidak menambah kursi Dan tidak menjual belikan kursi. Selain itu, jangan ada juga orang yang mengaku miskin,sehingga mendadak membuat kartu keluarga khusus menghadapi PPDB. “Mewariskan nilai-nilai kebaikan memang sulit, namun kita jangan menyerah, karena suatu saat kondisi akan membaik,” tegasnya.

Masalah data base SKTM ini, dikeluhkan Kepala SMA 2 Bandung, Sundari, yang mengatakan, bahwa banyak siswa membawa SKTM, namun tidak ada di data base. Sundari meminta surat pernyataan tertulis tentang siswa miskin tak ada data base bisa dIterima agar pihak sekolah memiliki payung hukum, ketika akan menerima dan menolak data siswa yang tidak sesuai dalam perwal. Sundari juga mengeluhkan, sertifikat dengan jalur prestasi yang didapat dari luar negeri, susah untuk memintakan klarifikasinya. “Karena orang tua sulit untuk meminta legalisasi kalau harus pergi keluar negeri,” keluhnya.(jabar.tribunnews.com)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.