SMP Swasta di Bekasi Dikhawatirkan tak Punya Siswa

Wednesday 10 July 2019 , 7:07 AM

Para-siswa-tampak-berdiskusi-pada-pelatihan-di-SMPN-3-Darma(USAD Prioritas)

BERKACA pada tahun lalu, sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Bekasi kekurangan siswa. Hal itu dikhwatirkan kembali terjadi tahun ini. Terlebih, tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membuka enam SMP negeri baru.

Berdasarkan catatan Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, pada 2018 terdapat 139 SMP swasta kekurangan siswa. Adapun total SMP swasta di Kota Bekasi mencapai 225 sekolah. Sedangkan 86 SMP swasta sisanya, yang merupakan sekolah favorit, jumlah pendaftar mencapai kuota yang disediakan.

“Tahun ini trennya sudah mengarah kesana (kekurangan siswa) lagi,” kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly, Selasa (9/7).

Ayung mengatakan, jumlah SMP swasta yang kekurangan siswa untuk 2019 akan dirampungkan oleh lembaganya dalam dua hari kedepan. Meski demikian, menurut dia, sudah tampak sejumlah SMP swasta yang tidak memiliki siswa baru, terutama SMP swasta nonfavorit.

“Kalau yang SMP swasta favorit itu semuanya sudah penuh sekarang,” ucap Ayung.

Bahkan, ujar dia, SMP favorit yang biasanya diisi kalangan menengah keatas itu sudah melebihi kuota sehingga pendaftaran siswa baru dihentikan. Dia menuturkan, SMP swasta nonfavorit tidak memiliki siswa lantaran tidak adanya keberpihakan pemerintah kota (Pemkot) Bekasi. Terbukti, kata dia, dengan dibukanya enam unit SMP negeri baru di Bekasi.

Dia menilai, upaya membuka SMP negeri baru itu terlalu dipaksakan oleh pemkot karena terdapat sekolah baru yang sudah membuka pendaftaran meski gedungnya belum tersedia. “Itu ada yang gedungnya numpang dulu ke SMP lain. Kan secara regulasi itu tidak boleh. Nah, kalau swasta harus ada gedung dulu baru bisa,” ucapnya.

Dia juga mengatakan adanya perbedaan bantuan dana dari Pemkot Bekasi dalam program SMP gratis. SMP swasta hanya mendapatkan bantuan Rp 25 ribu per siswa setiap bulan, sedangkan SMP negeri sebesar Rp 60 ribu per siswa. “Kalau dana bantuan dari pemerintah pusat, negeri dan swasta itu sama jumlahnya,” ujar Uyung

Dengan sejumlah faktor tersebut, Uyung berharap agar Pemkot Bekasi bisa membuat regulasi yang mempertimbangkan keberadaan lembaga pendidikan swasta. “Pemerintah kan sekarang seolah-olah menganggap SMP swasta itu pesaing, padahal seharusnya pemkot berterima kasih SMP karena swasta telah membantu,” ujar dia.

Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Mawardi, menyampaikan agar pengelola SMP swasta tak perlu khawatir. Jumlah siswa yang tidak lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri sangat banyak.

“PPDB SMP hanya menampung sekitar 30 persen lulusan sekolah dasar,” kata Mawardi.

Tahun ini, lulusan sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kota Bekasi berjumlah 46.150 siswa. Tapi kursi yang tersedia di SMP negeri hanya 14.544.

Terkait SMP negeri baru, Disdik Kota Bekasi memang membuka enam sekolah baru tahun ini. Hal itu dilakukan untuk mencukupi jumlah SMP untuk menyesuaikan dengan sistem zonasi, yakni satu kelurahan terdapat satu SMP negeri.

Begitupun perihal SMP gratis. Mawardi menilai hal ini sudah berlangsung lama. Tentu peminat SMP negeri lebih banyak karena sepenuhnya gratis. “Kalau swasta lebih tergantung suka atau tidak suka orang tua siswa dengan sekolah swasta tersebut,” ucapnya.

Meski demikian, Mawardi menambahkan, sejumlah SMP swasta favorit sudah memilki siswa baru yang cukup banyak. Dia pun menilai, minimnya siswa baru di sejumlah SMP swasta non favorit lebih karena fasilitas dan kualitasnya.

“Jadi ya harus berbenah,” ujar Mawardi.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan hal serupa. Menurut dia, SMPN negeri hanya mampu menampung sekitar 27 persen lulusan SD sehingga masih ada 73 persen jumlah siswa bisa ke SMP swasta.

“Kita kedepan akan lihat seberapa banyak kekosongan yang ada,” kata Tri.

Terkait program SMP gratis yang dilaksanakan. Tri mengatakan melakukan itu sesuai dengan aturan yang ada dan sekaligus sebagai janji kampanye. “Kedepan kita akan coba gratiskan juga swasta tapi tentu melihat kemampuan fiskal pemerintah daerah,” ucapnya.(republika.co.id)

Comments are closed.