Sistem Zonasi tidak Berlaku dalam PPDB SMK

Monday 29 April 2019 , 8:20 AM

BERBEDA dengan sekolah menengah atas (SMA), sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah menengah kejuruan (SMK) sama sekali tidak berlaku. Dengan demikian, siswa dari daerah manapun bisa saja daftar untuk melanjutkan sekolah ke SMK manapun.

“Untuk PPDB di SMK memang beda dengan yang berlaku di SMA. Tak ada sistem zonasi yang berlaku,” ujar Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Garut, Dadang Johar Arifin, Minggu 28 April 2019\.

Menurut Dadang, tak berlakunya sistem zonasi dalam PPDB untuk SMK dikarenakan keterbatasan jurusan. Kalaupun dipakskan diterapkan sistem zonasi, maka hal itu akan sangat merepotkan.

Ia menyampaikan, penerapan sistem zonasi hanya berlaku untuk SMA. Jika sistem itu diterapkan juga di SMK, hal ini akan merugikan calon siswa yang ingin melanjutkan studi ke jurusan tertentu di SMK.

Dadang mencontohkan, jurusan farmasi hanya terdapat di SMKN 1 Garut sedangkan di SMK lainnya di Kabupaten Garut belum ada. Jika di SMK diterapkan sistem zonasi, maka siswa dari daerah lain seperti yang jauh dari SMKN 1 Garut seperti dari Pameungpeuk tentu tidak akan bisa melanjutkan sekolah dengan jurusan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

“Kalau untuk SMA, penerapan sistem zonasi bisa saja dilakukan karena memang tidak ada jurusan khusus. Lain halnya dengan SMk yang setiap sekolah rata-rata mempunyai jurusan khusus yang berbeda,” katanya kepada wartawan Kabar Priangan, Aep HEndy.

Penerapan sistem zonasi untuk SMK dinilai Dadang hanya akan membatasi siswa yang ingin mengambil jurusan tertentu. Inilah yang menjadi lasan kenapa sistem zonasi tidak cocok dan tidak diterapkan untuk SMK.

Dikatakannya, pada PPDB tahun ini untuk dapat masuk ke SMK negeri ada tiga jalur yang disediakan yakni jalur akademik, afirmasi (jalur keluarga tak mampu), dan prestasi. Sedangkan jalur lain seperti anak guru seperti yang berlaku tahun lalu, saat ini sudah tak berlaku lagi.

Lebih jauh Dadang mengungkapkan, setiap SMK negeri hanya diperbolehkan membuka rombongan belajar (rombel) maksimal sebanyak 24. Hal itu untuk mengantisipasi sekolah swasta agar tidak kehabisan siswa.

“Sistem pembatasan rombel ini memang sangat penting diterapkan untuk memberikan kesempatan pada SMK swasta. Jika tak ada pembatasan, maka semua siswa akan memilih SMK negeri sehingga SMK swasta bisa-bisa tak kebagian siswa,” ucap Dadang.

Pembatasan rombel untuk SMK negeri ini tuturnya, sudah diatur oleh provinsi walaupun sebenarnya masih banyak calon siswa yang tidak tertampung di SMK negeri. Pelaksanaan PPDB untuk SMK sendiri dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan di SMP atau sekitar bulan Mei.(pikiran-rakyat.com)

Comments are closed.