Sekolah Farmasi ITB Cari Solusi Obat Terjangkau

oleh -19 views
kampus ITB
Arrief Ramdhani
kampus ITB
kampus ITB

TINGGINYA harga obat-obatan berkualitas antara lain karena besarnya biaya riset dan promosi.

Penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam empat bulan terakhir, memiliki dampak sendiri bagi industri farmasi Tanah Air.

Saat ini 206 perusahaan farmasi di Indonesia memiliki peran strategis membantu menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi 119 juta jiwa peserta program BPJS. Terkait itu maka ada sejumlah regulasi yang diberlakukan.

Berbagai masalah di atas diulas dalam Seminar Obat Untuk Rakyat (Murah dan Berkualitas) yang diselenggarakan Sekolah Farmasi ITB dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Aula Barat ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Selasa (15/4/2014) pagi.

Anggota BPK Bidang Kesehatan Dr H Rizal Djalil menjelaskan, seminar kali ini digelar sebagai bentuk komunikasi antarpihak yang berkepentingan dengan harga obat-obatan di Indonesia.

“Harus diakui, seminar ini memang diadakan setelah adanya berbagai temuan maupun laporan masyarakat tentang mahalnya harga obat. Sehingga kami harus mendengar informasi langsung dari berbagai pihak terkait masalah ini. Artinya ke depan perlu ada kebijakan yang harus dirumuskan bersama,” jelas Rizal.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes Profesor Dr dr Akmal Taher SpU mengatakan, sistem pengadaan obat di berbagai rumah sakit dan puskesmas terkait program PBJS kini terus disempurnakan.

“Salah satunya terkait dengan pengadaan obat yang menggunakan metode e-catalogue. Katalog berisi daftar 900 obat untuk upaya pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan perawatan (rehabilitatif) menjadi acuan bagi rumah sakit dan puskesmas peserta BPJS,” jelasnya.

Penerapan e-catalogue terkait dengan Kebijakan Obat Nasional. Jadi 1.700 dari 2.200 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS dan 19.100 puskesmas di Indonesia, mengacu pada katalog ini dalam pengadaan obat.

“Obat-obatan ini sudah diseleksi Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional berdasar bukti ilmiah terkini. Jadi tinggal dalam aplikasinya harus ada kendali mutu dan biaya. Saya yakin, jika dokter memberikan obat secara rasional, rumah sakit rasional, maka industri farmasi pun akan rasional,” tegas Akmal.

Kepala Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Drs Johannes Setijono menyampaikan, penerapan program BPJS bukan berarti menghambat perkembangan industri farmasi di Indonesia.

“Penggunaan obat di tengah masyarakat tiap tahun terus mengalami kenaikan. Dari sisi demografi, makin banyak tumbuh populasi masyarakat kelas menengah yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kesehatan,” jelasnya.

Hanya saja, untuk menjalankan investasi di bidang industri farmasi saat ini, para investor harus siap menghadapi tiga tantangan. Yaitu, ketersediaan bahan baku, masih tingginya biaya produksi obat, dan distribusi obat-obatan ke seluruh pelosok Indonesia. (inilahkoran.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.