Sekolah Diperbolehkan Pungut Uang ke Orangtua Siswa dengan Alasan Ini

oleh -2 views
Ilustrasi : Penerimaan siswa baru smp.(republika.co.id)
Arrief Ramdhani
Ilustrasi : Penerimaan siswa baru smp.(republika.co.id)
Ilustrasi : Penerimaan siswa baru smp.(republika.co.id)

SEKRETARIS Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto mempersilahkan setiap sekolah untuk memungut uang pembangunan ruang kelas pada orang tua, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)Purwakarta tahun ini.

“Jika orang tua keukeuh tetap ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit, konsekuensinya bisa saja patungan untuk membangun ruang kelas baru,” ujar Purwanto diPurwakarta, Kamis (2/6).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pada PPDB di Purwakarta, pemerintah tidak memungut uang sepeserpun pada setiap orang tua siswa yang hendak mendaftarkan anaknya.

“Tidak ada sepeserpun biaya yang harus dikeluarkan. Tidak harus bayar ini bayar itu. Kecuali jika itu tadi, orang tua keukeuh ingin menyekolahkan anaknya di sekolah A, tapi sekolah tersebut sudah penuh, mau gimana? Solusinya musyawarah dengan sekolah untuk bangun ruang kelas baru,” ujarnya.

Karenanya, Purwanto menegaskan jika orang tua tidak ingin terbebani, mereka tidak perlu memaksakan anaknya di sekolah yang sudah penuh oleh pendaftar lain.

“Makanya, orang tua jangan memaksakan diri. Kalau sekolah A sudah penuh, cari sekolah lain yang masih memiliki kuota. Misalkan, jika ada orang tua di Pasawahan ingin daftarkan anak ke SMAN 1 Purwakarta tapi penuh, tidak perlu paksakan diri, kan bisa dapat kuota 20 persen di SMAN 1 Pasawah,” ujar Purwanto.

Adapun PPDB di Purwakarta, kata dia, berlaku seperti tahun kemarin dengan tidak memberlakukan ujian masuk. Semua warga akan diterima di semua sekolah negeri, dengan jumlah setiap kelas sebanyak 36 siswa.

“Garis besarnya PPDB tahun ini masih seperti tahun kemarin. Tidak ada ujian masuk, serahkan laporan hasil kelulusan UN, bawa nilai ujian dari sekolah asal dan semuanya bisa masuk sekolah negeri, sesuai dengan domisili siswa. Jika siswa A tinggal di daerah B, maka sekolah di daerah B wajib prioritaskan siswa A,” ujar dia dengan alokasi prioritas daerah asal sebesar 20 persen.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan jalur prestasi pada siswa berprestasi dengan kuota 5-10 persen di setiap sekolah. “Dan kami juga menerima kuota peserta didik dari luarPurwakarta sebanyak 5 persen,” katanya.(jabar.tribunnews.com)