PPDB 2016/2017, Jalur Akademik 70% : Non-akademik 30%

oleh -30 views
Arrief Ramdhani

01-DodinBandung, SB

Penerimaan Peserda Didik Baru 2016/2017 bisa dilakukan melalui jalur prestasi dan jalur afirmasi. Jalur prestasi dilakukan dengan pemeringkatan dan/atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikasi peserta didik serta uji kompetensi. Apresiasi prestasi siswa dalam bidang iptek, seni, olah raga, dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga/ organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan  Nasional/Indonesia.

banner 728x90

Jalur afirmasi dilakukan dengan berpihak kepada siswa miskin/yatim piatu/yatim/tidak mampu secara ekonomi/warga dengan perjanjian kerja sama/warga yang dilindungi oleh undang-undang. Sebab, afirmasi (keberpihakan) untuk warga miskin/kurang mampu secara ekonomi/yatim/yatim piatu/warga sekitar sekolah yang memiliki MoU/dilindungi perundang-undangan yang berlaku.

“Mekanisme seleksi PPDB dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung. Proses seleksi untuk SMA/MA, maupun SMK, bisa melalui sistim online atau offline, seseuai kemampuan/kesiapan Kabupaten/Kota masing masing,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menenangah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. H. Dodin Rusmin Nuryadin, M.Si., dalam acara sosialisasi Perbup tentang PPDB di Lantai IV, Aula Disdik Jabar, Jln. Dr. Rajiman, Bandung, Kamis (19/5/2016).

Dalam pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas dan/atau  SMA, SMK, MA, dan MAK, maka penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, katanya.

Menjelaskan tentang pembiayaan PPDB, Dodin mengungkapkan, pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, MA, dan MAK Negeri, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.03-Sosi

“Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, MA, dan MAK Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat atau di luar tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, menjadi tanggungjawab penyelenggara lembaga pendidikan bersangkutan,” ujar Dodin.

Menurut Dodin, kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Disdik Provinsi.

“Kuota atau daya tampung jalur non-akademis untuk afirmasi, keluarga miskin sebanyak 20% dan apresiasi siswa berprestasi paling banyak10%. Kuota/daya tampung jalur akademik paling kurang 70%,” kata Dodin.

Kuota atau daya tampung jalur akademik bagi calon peserta didik baru antar kabupaten/ kota paling banyak 10%, kata Dodin selanjutnya. Jika animo calon peserta didik di daerah perbatasan antar kabupaten/kota tinggi, Kepala Sekolah dapat mengajukan kuota lebih dari 10% sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah.

“Kuota/daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki kekhususan lingkungan, penetapannya ditentukan oleh gubernur atas usulan pemerintah kabupaten/kota. Kuota/daya tampung peserta didik baru dari setiap sekolah dari luar kota/kabupaten dalam provinsi maksimal 10%. Khusus untuk SMK dengan kompetensi keahlian khusus/langka  tidak ada pembatasan kuota,” kata dia.

Dikemukakan, kuota atau daya tampung jalur akademik bagi calon peserta didik baru antar kabupaten/ kota paling banyak 10%. Jika animo calon peseta didik di daerah perbatasan antar kabupaten/ kota tinggi, Kepala Sekolah dapat mengajukan kuota lebih dari 10% sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah.

Kuota atau daya tampung bagi calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat sebanyak-banyaknya 2,5%. Jika animo Calon Peserta Didik dari luar Provinsi ke sekolah yang lokasinya berada pada perbatasan ‘tinggi’, Kepala Sekolah dapat mengajukan kuota lebih dari 2,5% untuk diverifikasi dan disetujui Dinas Pendidikan.

Kuota atau daya tampung bagi Calon Peserta Didik Baru dari jalur apresiasi siswa berprestasi yang berasal dari luar provinsi maksimal 50% dari total kuota apresiasi siswa berprestasi (jadi sekolah bisa menentukan < 50%). Jika pendaftar afirmasi warga miskin tidak terpenuhi sebanyak 20%, kuota dialihkan untuk jalur akademik.

Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas baik jumlah maupun luas  kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, peminatan sesuai struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan/atau sesuai peraturanperundang-undangan.

Saat menjelaskan tentang jadwal dan tempat pendaftaran, Dodin mengatakan, pendaftaran calon Peserta Didik Baru Non Akademik dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016. Pendaftaran calon Peserta Didik Baru Akademik dilaksanakan mulai tanggal 29 Juni 2016  sampai dengan tanggal 4 Juli 2016.

“Layanan pendaftaran dilakukan setiap hari mulai pukul 08.00–14.00 WIB. Tempat pendaftaran di SMA/MA/SMK/MAK yang dituju. Pngumuman kelulusan jalur non-akademik pada tanggal 25 Juni 2016. Pengumuman kelulusan jalur akademik pada tanggal  9 Juli 2016,” kata Dodin.

Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran 2016/2017 di masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan sidang Pleno dan diumumkan melalui Sistem PPDB pada tanggal tanggal  9 Juli 2016. Daftar ulang untuk jalur Non-Akademik (Prestasi dan siswa miskin) dilaksanakan tanggal 27 Juni 2016 dan 28 Juni 2016. Sedangkan daftar ulang untuk jalur akademik dilaksanakan tanggal 11 Juli  2016 dan 12 Juli 2016.

“Selama pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan ada pungutan apa pun. Bagi Peserta Didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri,” ujar Dodin selanjutnya. (Chu/Dikmenti Disdik Jabar)