Pertumbuhan Jumlah SMK tak Sebanding dengan Peningkatan Kualitas

Wednesday 07 August 2019 , 7:20 AM

Siswa SMK jurusan Tata Boga melakukan uji kompetensi keahlian (ilustrasi) (republika.co.id)

PERTUMBUHAN  jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang meningkat pesat belum diiringi peningkatan kualitas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayan mendata, jumlahnya mencapai tak kurang dari 14.000 SMK.

Dari jumlah tersebut, sebagian besarnya tak didukung oleh ketersediaan laboratorium atau bengkel praktik, guru produktif dan jumlah siswa yang memenuhi batas minimal.

Direktur Pembinaan SMK Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud M. Bakrun menyatakan, idealnya, jumlah SMK hingga 2020 berada di kisaran 7.500 sekolah. Hal tersebut sesuai dengan perencanaan jangka panjang yang ditetapkan Kemendikbud pada 2003. Saat ini, jumlah SMK negeri sebanyak 4.000 unit dan sisanya SMK swasta.

“Tapi kami tak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin pendirian SMK. Itu menjadi wewenang pemerintah provinsi. Kami hanya bisa mengintervensi agar pemprov mengevaluasi lagi jumlah SMK di daerahnya. Jumlah SMK yang banyak ini apakah sudah berjalan sesuai dengan kaidah SMK yang mampu memberikan keterampilan kepada lulusannya,” kata Bakrun di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2018.

Ia menuturkan, evaluasi jumlah dan kualitas SMK sangat penting untuk mendukung program revitalisasi pendidikan vokasi. Pada tahun depan, Kemendikbud akan merevitalisasi 557 SMK di semua daerah.

Terutama untuk daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Ia menilai, SMK yang tak mampu memenuhi standar layanan pendidikan sebaiknya digabungkan.

“Maka sekolah-sekolah yang didirikan tapi tidak dilengkapi peralatan yang cukup perlu didorong untuk dicukupkan. Kalau sekolah negeri itu tanggung jawab pemerintah. Kalau swasta kan tanggung jawab utamanya itu yayasan. Di Jabar misalnya, jumlah SMK nya sekitar 2.900. Itu relatif banyak, tapi kita coba evaluasi apakah setiap sekolahnya sudah perform,” katanya.

Menurut dia, Kemendikbud juga terus melakukan pemetaan sebaran SMK berdasarkan bidang jurusan yang menjadi kompetensi masing-masing SMK. Ada 14 bidang kompetensi yang menjadi rujukan Kemendikbud untuk menentukan apakah lokasi SMK di satu daerah jumlahnya sudah cukup, kurang atau bahkan lebih. Daerah yang memiliki kelebihan SMK akan dievaluasi.

“Apakah posisi atau letak masing-masing SMK menyebar atau di tempat blank spot yang tidak ada pendidikan lainnya itu masuk kriteria evaluasi. Jumlah siswa juga, SMK yang hanya memiliki 60 peserta didik akan dibenahi. SMK yang tak punya lab juga dibenahi. Semuanya diverifikasi ulang sehingga nanti yang tak masuk standar pelayanan akan dikunci Dapodik nya,” kata Bakrun.

Kepala Sub Direktorat Peserta Didik SMK Kemendikbud Nur Widyani menambahkan, SMK dituntut melahirkan lulusan yang terampil dan memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan demikian, pemenuhan standar layanan pendidikan menjadi fundamental. Selain mengevaluasi sebaran dan jumlah SMK, Kemendikbud juga terus menggenjot nilai-nilai pendidikan untuk membangun karakter siswa.

“Tahun ini akan meluncurkan buku pedoman pendidikan karakter. Yang akan diterapkan di seluruh SMK. Sebagai pegangan sekolah untuk pegangan memperbaiki karakter. Kami mau bekerja sama dengan industri untuk menerapkan ini,” kata Nur.(pikiran-rakyat.com)

Comments are closed.