Permendikbud no. 44/2012 Akan Direvisi

Monday 11 January 2016 , 14:34 PM
Kemdikbud

Kemdikbud

KEMENTRIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan revisi terhadap Permendikbud no 44 tahun 2012. Permendikbud tersebut terkait pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud Hamid Muhammad, revisi terhadap Permendikbud tersebut perlu dilakukan karena penafsirannya di lapangan sangat beragam. Ini terbukti dengan masih terjadinya pungutan yang dilakukan sejumlah satuan pendidikan dasar.

Hammid menuturkan, pemerintah sebenarnya telah mengatur mengenai penutupan ruang untuk pungutan di jenjang pendidikan dasar. Namun memperkenankan adanya sumbangan, karena merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu pendidikan.

“Sebenarnya kami dalam Permendikbud 44 ini sudah cukup clear. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan tidak ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan bupati ataupun wali kota. Melainkan Pemda menyerahkan langsung ke sekolah,” ujar Hamid di Jakarta, Minggu (10/1/2016).

Karena itu, Hammid menuturkan, pihaknya ingin melakukan penelaahan kembali terhadap Permendikbud tersebut agar implementasi di lapangan oleh satuan pendidikan tidak justru memunculkan pungutan kepada peserta didik atau orang tua. Menurut dia, dalam Permendikbud tersebut perlu ditekankan mengenai kewajiban pemda dalam penyiapan anggaran sarana dan prasaran yang memang merupakan kewajiban daerah otonom.

Pungutan adalah hal yang tidak diperkenankan karena merupakan bentuk penerimaan biaya pendidikan yang berasal dari peserta didik yang sifatnya wajib dan mengikat karena jumlahnya ditentukan oleh satuan pendidikan.

Sementara sumbangan adalah bentuk penerimaan biaya pendidikan dari peserta didik yang sifatnya sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya oleh satuan pendidikan. Hal ini menurut Hamid, jelas tercantum dalam Permendikbud 44.

Dia menuturkan, strategi untuk mengatasi terjadinya pungutan-pungutan yang ada saat ini adalah dengan memperkuat regulasi. “agar Permendikbud ini lebih clear, sehingga tidak menjadi abu-abu dalam penafsirannya,” katanya. (pikiran-rakyat.com)

 

Comments are closed.