Pergub Jabar dan Perbup/Perwal soal PPDB Saling Melengkapi

oleh -15 views
Arrief Ramdhani

01-Dodin

Bandung, SB

banner 728x90

Tidak ada duplikasi aturan antara Peraturan Gubernur Jawa Barat dengan Peraturan Bupati/Wali Kota di Jawa Barat berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun anggaran 2016/2017. Pergub dengan Perbup/Perwal justru saling melengkapi dan disesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing-masing.

“Peraturan Gubernur Jawabar No. 21/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang PPDB SMA, SMA, MA, dan MAK tidaklah bersalah. Justru Pergub tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum pada tingkat provinsi tentang PPDB,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menenangah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. H. Dodin Rusmin Nuryadin, M.Si., di ruang kerjanya, Jln. Dr. Rajiman, Bandung, Kamis (19/5/2016).

Dia menjelaskan, Gubernur Jabar memiliki kewenangan mengeluarkan Pergub tentang PPDB. Sebab, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku sejak ditetapkan 30 September 2014. Dengan demikian, Pemprov secara hokum sudah memiliki kewenangan mengelola SMA dan SMK.

“Bahwa secara de facto, SMA dan SMK masih dikelola Kabupaten/Kota, itu hanya persoalan teknis administratif. Sebab, alih kelola ini menyangkut banyak masalah, sehingga kita diberi waktu selama dua tahun untuk melakukan persiapan. Tapi secara de jure, SMA dan SMK sudah dikelola oleh Pemerintah Provinsi,” kata Dodin Nuryadin.01-Sosi

Menurut Kabid Dikmenti Disdik Jabar, Pergub tentang PPDB 2016/2017 bersifat umum dan normatif yang berlaku di seluruh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Perbup/Perwal tentang PPDB lebih bersifat lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Jika terjadi perbedaan hukum yang saling bertentangan, maka Peraturan Kabupaten/Kota harus mengacu kepada Pergub. Namun jika terjadi perbedaan yang bersifat kedaerahan, hal itu justru memperkaya aturan, sehingga hukum dapat  mengakomodir kearifan lokal setiap daerah.

“Tapi pada prinsipnya, sejauh ini, antara Pergub dengan Perbub/Perwal tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Bahwa terjadi kekisruhan dalam PPDB di masa lalu, hal itu disebabkan tidak konsistennya pelaksana di lapangan terhadap aturan yang telah disusun. Ke depan pun, jika aturan yang ditetapkan tidak dilaksanakan secara konsisten berpeluang menimbulkan kekisruhan,” ujar Dodin Nuryadin. (Chu/Dikmenti Disdik Jabar)