Pentingnya Campur Tangan Orang Tua Terhadap Anak

oleh -2 views
Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog sedang berdiskusi dengan Ketua DPRD Provinsi RIAU, Drs.H.M. Johar Firdaus. MS. Saat menjadi narasumber pada Seminar PAUD Provinsi Riau,Pekan Baru .
Arrief Ramdhani
Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog sedang berdiskusi dengan Ketua DPRD Provinsi RIAU, Drs.H.M. Johar Firdaus. MS. Saat menjadi narasumber pada Seminar PAUD Provinsi Riau,Pekan Baru (1/11)
Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog sedang berdiskusi dengan Ketua DPRD Provinsi RIAU, Drs.H.M. Johar Firdaus. MS. Saat menjadi narasumber pada Seminar PAUD Provinsi Riau,Pekan Baru (1/11)

DIREKTUR Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengingatkan kepada para peserta seminar gebyar PAUD provinsi RIAU, Jumat (1/11). Orang tua harus mendapatkan intervensi,  yaitu pendidikan ke orang tuaan layaknya program Bina Keluarga Balita (BKB).

Sedangkan bagi para calon orang tua, Dirjen berpendapat, para calon pasangan muda yang akan menikah harus ada sertifikasi, dengan masa berlaku satu tahun, dan wajib diperpanjang hingga mencapai jenjang perkawinan. Hal ini terjadi di Malaysia, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi yang salah mengenai pernikahan.Baik itu dari orang tua, teman dan bahkan dari internet.

Menurut Dirjen, program tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama. Sayangnya setelah era reformasi kegiatan tersebut melemah, dan ini akan digalakkan kembali. Siapapun instansinya, tipe pelayanannya, baik itu Kemdikbud, Kementerian kesehatan, Kemkokesra, Kemenag, Kemdagri BKKBN, semuanya harus terintegrasi.

Dirjen pun menyampaikan,  dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 mengenai PAUD Holistik Integratif. Pemerintah ingin memastikan bahwa aspek semua kebutuhan esensial anak dapat dipenuhi secara optimal, dan layanannya, tantangan pencapaian kesiapan sekolah, serta status kesehatan dan gizi anak. Dirjen menegaskan, hal tersebut perlu diperkuat adanya peraturan daerah, tidak cukup hanya peraturan gubernur, walikota ataupun Bupati, masing-masing punya perannya sendiri.

Sehingga perlu adanya peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait. Saat ini baru provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan NTB menerapkan peraturan Gubernur tentang PAUD Holistik Integratif. Sedangkan di tingkat Kabupaten, Baru Sukabumi, SIKKA dan Kuppang, dimana semuanya merupakan proyek percontohan UNICEF, ujar Dirjen. Pada seminar ini, Dirjen berharap hal itu diikuti oleh Provinsi Riau dan daerah lainnya.( www.paudni.kemdikbud.go.id)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.