Penggabungan Jamin Kualitas Sekolah

Thursday 25 June 2015 , 3:05 AM
Peserta lokakarya berkelompok melakukan analisis dampak dan risiko PPG, lalu menyusun strategi untuk mengatasinya.(prioritaspendidikan.org)

Peserta lokakarya berkelompok melakukan analisis dampak dan risiko PPG, lalu menyusun strategi untuk mengatasinya.(prioritaspendidikan.org)

PENATAAN dan pemerataan guru (PPG) di Kuningan dapat ditempuh dengan kebijakan penataan dan pemerataan PNS, alih fungsi PNS struktural menjadi fungsional guru, penyesuaian rombel dengan ruang kelas, kerja sama dengan Kemenag dalam pemerataan guru PAI, optimalisasi tenaga sukwan,regrouping/merger, dan pembelajaran kelas-rangkap. Dari tujuh alternatif itu, kebijakan merger menjadi prioritas kebijakan PPG di Kuningan. Sebab, mengacu pada PP 74 Tahun 2008 tentang rasio guru-siswa ideal 20: 1, masih ada 30% sekolah kecil dengan rasio di bawah 20 siswa per rombel (SPR) yang tersebar di empat belas kecamatan di Kuningan.

Demikian dikatakan oleh Asep Taufik Rahman, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang disampaikan oleh Dedi Supardi, sekretaris disdikpora, pada lokakarya perencanaan implementasi kebijakan PPG di Kuningan (20/5). Taufik menyebut, kebijakan merger akan diatur dalam peraturan bupati. Forum lokakarya ini dimaksudkan untuk membahas pengajuan rancangan perbup tersebut. Perbup ini mengacu pada Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Juknis BOS 2015, PP No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-1019, PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagai Pemegang Sertifikat Pendidik, dan Juknis Sertifikasi 2015 tentang Urutan Penetapan Peserta.

Jajang Kusnendar, konsultan USAID PRIORITAS yang juga dosen UPI Bandung, menyebut bahwa kebijakan merger merupakan langkah paling visible bagi upaya PPG di Kuningan. “Upaya merger sudah dimulai di Kuningan beberapa tahun lalu dan seyogianya kebijakan ini lebih diformalkan dan dioptimalkan melalui kebijakan bupati,” tutur Jajang. “Perbup menjadi acuan bagi pihak-pihak berwenang untuk melakukan penggabungan sekolah,” ucap Muttaqien, dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Moh. Sulhan, dosen UIN Bandung, mengatakan, pada saat konsultasi publik bulan Januari lalu mengemuka tujuh alternatif kebijakan mengenai PPG. “Dari tujuh alternatif itu, regrouping atau merger menjadi prioritas kebijakan karena itu merupakan pilihan mendesak,” ujar Sulhan. Akan tetapi, kata Sulhan, pilihan tersebut bukan tanpa risiko. Karena itu, pihaknya mengimbau Kuningan untuk melakukan analisis risiko kebijakan mengenai dampak sosial-budaya, resistensi, kendala internal-eksternal, dan kemudian menyusun strategi untuk mengatasinya.

Tono, Kabid Mutasi BKD, mengaku sangat terbantu oleh USAID dalam melakukan penataan dan pemerataan guru di Kuningan yang sudah dilaksanakan sejak 2012 sesuai SKB Lima Menteri. “Khususnya, workshop ini sangat membantu BKD melempangkan jalan penerapan kebijakan bupati mengenai penggabungan sekolah dengan segala risiko dan strategi implementasinya,” ujar Tono.

Warsa, kepala SD 2 Jabranti, berharap kebijakan merger tidak dilakukan untuk sekolahnya karena jarak sangat jauh. “Bila digabung, mungkin anak harus menempuh jarak sepuluh kilometer untuk datang ke sekolah,” ujarnya memberi alasan. Untuk itu, forum lokakarya memberikan saran merger hanya dilakukan untuk sekolah kecil yang berdekatan atau satu hamparan.[DS/prioritaspendidikan.org]

 

Comments are closed.