Penerapan Reward Punishment, Peranan Guru Memerlukan Perlindungan Hukum

oleh -3 views
Ilustrasi (sukabumizone.com)
Arrief Ramdhani
Ilustrasi (sukabumizone.com)
Ilustrasi (sukabumizone.com)

PERANAN guru yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencetak generasi bangsa yang gemiliang dalam mendidik siswanya memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Karena itu, guru yang diduga melakukan tindakan kekerasan dalam mendisiplinkan siswa saat berada di sekolah hendaknya tidak serta-merta dihadapkan pada hukum. Hal tersebut dikatakan Kasi Madrasah Kabupaten SukabumiH. Oja Hairul Syam bahwa, ia menilai jika profesi guru perlu dilindungi. Hal itu karena guru sering dihadapkan pada sebuah kondisi yang dilematis ketika menangani prilaku siswa yang bandel. Seperti peristiwa yang terjadi pada Kamis, 14 Juli 2016 lalu. Bahwa di salah satu MTs Cikembar Desa Cikembar Kecamatan Cikembar, Kabuaaten Sukabumi terdapat salah satu orang tua siswa tidak dapat terima anaknya ditampar, sehingga melaporkan guru ke Polsek Cikembar karena dianggap sebuah penganiayaan. “Memang, kita tidak setuju adanya kekerasan dalam dunia pendidikan. Namun dalam mendidik, juga dikenal adanya reward (penghargaan/hadiah) dan punishment (hukuman) sebagai instrumen pembelajaran,” kata H. Oja kepada www.sukabumizone.com.
Ketika guru memberikan sebuah hukuman (punisment) kepada siswa yang bandel lanjut H. Oja, terkadang bisa berujung pada persoalan hukum, karena dianggap telah melakukan kekerasan terhadp anak. Untuk itu, pemberian penghargaan dan juga hukuman dalam dunia pendidikan ditujukan merubah prilaku siswa, agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. “Tidak semua hukuman yang diberikan guru kepada siswa, bisa dimaknai sebagai sebuah kekerasan yang berakibat guru dihadapkan pada persoalan hukum. Karena itu, perlu ada batasan dalam pemberian hukuman kepada anak didik, yang dirumuskan oleh para pengambil kebijakan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” tandasnya.

Ia menambahkan, guru harus ada perhatian serius untuk melindungi profesinya ketika menjalankan tugas sehingga ketika pemberian hukuman oleh guru pada siswa nakal tidak langsung dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. “Apabila hal ini tidak dilakukan maka, guru akan takut dan segan apabila bertindak pada siswa nakal. Untuk itu, perlu adanya kerjasama tertulis dengan pihak kepolisian sehingga guru lebih nyaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan juga tidak berada pada posisi dilematis serta mengalami kebingungan,” pungaksnya. (inilahkoran.com)