Pendidikan Murah Masih Jadi Impian

Sunday 04 May 2014 , 6:03 AM
Ilustrasi (riaureportase.com)

Ilustrasi (riaureportase.com)

TANGGAL 2 Mei 2014 ini, bangsa Indonesia memeringati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Pringatan hari lahirnya Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara tersebut, seolah menjadi momentum untuk mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa.

Peringatan Hardiknas juga selalu diisi dengan rangkaian evaluasi dari para pemerhati pendidikan, mulai dari kalangan pendidik, mahasiswa, hingga lembaga-lembaga yang konsern terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Rangkaian unjuk rasa pun biasanya dilakukan mereka untuk mengkritisi, terutama terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilai masih belum pro pada pendidikan masyarakat ekonomi lemah.

Kritik yang selalu muncul setiap datangnya Hardiknas, yakni semakin mahal biaya pendidikan, apalagi untuk pendidikan tinggi. Hal tersebut berdampak semakin tertutupnya akses pendidikan bagai masyarakat miskin.

Harus kita akui, upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan murah bagi masyarakat, Sebagai implikasi dari program wajib belajar (Wajar Dikdas) sembilan tahun yang dilanjutkan Wajar Dikdas 12 tahun, pemerintah mengalokasi dana lebih besar untuk sektor pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk sektor pendidikan.

Selain itu, pemerintah pun memperbaiki sarana dan perasana sekolah. Seperti di Jabar, pemerintah provinsi sejak 2011 lalu, membangun 6.000 ruang kelas baru, yang dananya diambil dari APBN dan APBD,
Di tingkat provinsi pun banyak program yang dilakukan Pemprov Jabar. Salah satunya, Pemprov Jabar akan membangun 6.000 ruang kelas di seluruh sekolah di Jabar pada 2011 ini. Dari 6.000 ruang kelas yang akan dibangun tersebut, sebanyak 5.000 ruang akan dianggarkan dalam APBD Jabar.

Untuk membantu proses pendidikan, khususnya siswa miskin digulirkan berbagai program, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS) sejak beberapa tahun lalu. Di Kota Bandung, Pemkot Bandung telah mengucurkan dana BOS hingga Rp153 miliar yang berasal dari APBN.

Juga ada bantuan siswa miskin (BSM). Di Jabar misalnya, sebanyak 2,4 juta siswa miskin mendapatkan BSM. Program pemerintah ini diluncurkan untuk menyasar kepada 16,6 juta siswa miskin secara nasional. Besaran BSM yang diterima siswa, masing-masing Rp225 ribu per semester untuk tingkat SD/MI itu, untuk SMP/Mts Rp375 ribu per semester, dan untuk SMA/SMK/MA Rp500 ribu per semester.

Semua program tersebut, dimaksudkan menciptakan sekolah gratis sehingga semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan pendidikan layak. Namun sayangnya, hingga saat ini dampak dari program tersebut masih belum terasa secara signifikan. Sekolah gratis masih jauh dari harapan. Dengan masih minimnya anggaran yang dikucurkan, pihak sekolah kesulitan untuk benar-benar mengratiskan biaya pendidikan, apalagi bagi sekolah.

Minimnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin ini, berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Di Kota Bandung misalnya, lama bersekolah hanya mencapai 10,68 tahun atau rata-rata hanya sampai kelas II SMA.

Sejauh ini pemerintah masih belum bisa memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan layak seperti termaktub dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Namun tentunya, kita tidak hanya menuntut dan mendorong pemerintah menggelar pendidikan nyang baik, tapi masyarakat juga harus berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan ini. Dengan upaya yang dilakukan bersama-sama ini, diharapkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia lebih meningkat lagi. Selamat Hari Pendidikan Nasional.(inilahkoran.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published.