Pemprov Siapkan Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal

Saturday 27 February 2016 , 6:16 AM
sejumlah tutor sedang mendampingi peserta didik kursus komputer. Pemerintah akan menata lembaga kursus agar mampu berdaya saing di era globalisasi.

Ilustrasi

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mempersiapkan Badan Akreditasi untuk pendidikan nonformal. Badan ini akan menetapkan standard bagi lembaga kursus dan pesertanya serta memperoleh sertifikasi sesuai dengan kompetensinya.

“Kita ingin meningkatkan kualitas lulusan dan lembaga kursus. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan standardnya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Asep Hilman seusai membuka seminar nasional peran lembaga kursus yang diselenggarakan oleh Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Jawa Barat di Wahana Pos Indonesia Jalan Banda, Kamis (25/2/2016) sore.

Hadir sebagai nara sumber dalam seminar tersebut Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Komisi C Banggar DPRD Prov Jabar Hertas Juniar, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud Yusuf Muhyiddin, dan Direktur Utama Ganesha Operation sekaligus Rektor Unibi Bob Foster. Selain itu, acara dibuka juga oleh Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Jawa Barat Agung Sutisno dan Ketua DPD HIPKI Jawa Barat Zoelkifli M. Adam.

Asep mengatakan sebenarnya standar sudah ada di HIPKI. Namun ia menilai, pemerintah perlu hadir untuk memberikan sertifikasi atas kompetensi yang berstandar itu. “Kami akan berkolaborasi dengan HIPKI,” ucapnya.

Penetapan standar itu pun, dengan sendirinya akan menyeleksi lembaga kursus yang ada di Jawa Barat. Setidaknya, kata Asep, ada tiga standard yang harus dipenuhi oleh lembaga kursus. Standard itu antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kurikulum. (pikiran-rakyat.com)

 

Comments are closed.