Pemerintah Serius Benahi Pendidikan Vokasi

oleh -1 views

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Yuli Harsono, mengatakan, sejak awal pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014, pendidikan vokasi telah mendapat perhatian yang serius untuk dibenahi.

”Pendidikan vokasi merupakan salah satu sektor yang dianggap dapat menjawab tantangan masa depan Indonesia, yaitu bonus demografi, revolusi Industri 4.0, serta pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia yang begitu cepat berubah,” ujarnya dalam satu kesempatan.

Yuli memaparkan, keseriusan pemerintah dalam membenahi pendidikan vokasi ditunjukkan dalam sejumlah hal.

Pertama, diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Selain SMK, pemerintah juga memfokuskan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pada Politeknik, dan Balai Latihan Kerja. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian pada tahun 2017 telah meluncurkan “Road Map Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017 – 2025” yang memetakan rencana revitalisasi vokasi pada SMK, Politeknik dan BLK,” ujarnya.

Ketiga, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2020-2024 pendidikan dan pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 menjadi salah satu Proyek Prioritas Strategis.

Deputi PMK menambahkan, keseriusan Presiden Jokowi untuk membenahi pendidikan vokasi dapat dilihat dengan diselenggarakannya beberapa Sidang Kabinet yang membahas tentang hal tersebut.

“Presiden memberikan arahan yang cukup komprehensif dan detail untuk pembenahan vokasi, misalnya arahan agar pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi agar dikerjakan secara besar-besaran, setiap daerah harus memiliki peta industri, memperbaiki peralatan yang digunakan di laboratorium dan bengkel pelatihan yang sudah ketinggalan zaman, dan untuk membuka jurusan baru di SMK,” paparnya.

Penyelenggaraan DKT kali ini, ujar Yuli, dilakukan untuk mengevaluasi tindak lanjut atas arahan yang telah diberikan Presiden terkait pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Juga untuk mengevaluasi pelaksanaan dan relevansi Inpres Nomor 9 Tahun 2016 serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.