Pembangunan Sekolah Baru Sering Terkendala Lahan

oleh -4 views
Ilustrasi
Arrief Ramdhani
Ilustrasi
Ilustrasi

PEMBANGUNAN unit sekolah baru dengan sumber dana dari APBN sering terkendala ketersediaan lahan. Soalnya, dana pembangunan USB dari pemerintah pusat tersebut tidak mencakup pengadaan lahan.

“Dana pusat hanya untuk pembangunan fisik sekolahnya, sementara lahannya harus disiapkan di daerah yang membutuhkan. Jadi, prioritas pembangunan sekolah memang di daerah yang sudah tersedia lahannya,” ujar Bupati Bandung Barat Abubakar, di Lembang, Rabu (20/1/2016).

banner 728x90

Bupati mengungkapkan hal itu untuk menanggapi penundaan pembangunan SMPN 6 Lembang gara-gara mendapatkan penolakan dari komite SDN Pancasila dan perwakilan orang tua murid sekolah tersebut. Jika terkendala lahan, menurut dia, pembangunan USB akan dilimpahkan ke daerah lain yang sudah memiliki lahan.

Saat ini, Abubakar mengakui, bangunan sekolah di KBB belum bisa menampung kebutuhan siswa. Hal itu terlihat dari banyaknya sekolah yang masih menumpang bangunan di sekolah lain.

“Di antara daerah yang membutuhkan bangunan sekolah memang wilayah Lembang yang jumlah penduduknya paling banyak dari kecamatan lainnya,” kata Abubakar.

Soal pembangunan SMPN 6 Lembang, dia menginstruksikan Dinas Pendidikan agar berkoordinasi dengan kepala desa serta ketua komite sekolah setempat. Dia menilai, tertundanya pembangunan SMP lantaran sebelumnya tidak terjalin komunikasi yang baik.

“Silakan mencari solusi, mumpung masih dalam tahap perencanaan. Kalau sudah pembangunan lalu ada penolakan, nanti masalahnya lebih rumit,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Gudang Kahuripan Agus Karyana mengaku berencana memanggil komite SDN Pancasila serta berbagai pihak terkait untuk menindaklanjuti penundaan pembangunan SMPN 6 Lembang.

Dia mengakui, sebelumnya belum ada komunikasi dengan komite SDN Pancasila terkait dengan rencana pembangunan SMP di dekat bangunan sekolah tersebut.

Namun, dia mengungkapkan, pembangunan SMPN 6 Lembang tersebut tidak akan menggunakan lahan SDN Pancasila. Namun, bangunan tersebut akan berdiri di atas tanah milik Pemerintah Desa Gudangkahuripan seluas 2.000 meter persegi.

“Jadi, tidak ada lahan SDN Pancasila yang akan digunakan untuk pembangunan SMP. Sebab, ada tanah desa di belakang SD tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan SMP,” tuturnya. (pikiran-rakyat.com)