Pelajar SD Kuasai Gedung DPRD Purwakarta

oleh -4 views
Pelajar SD Kuasai Gedung DPRD Purwakarta.(inilahkoran.com)
Arrief Ramdhani
Pelajar SD Kuasai Gedung DPRD Purwakarta.(inilahkoran.com)
Pelajar SD Kuasai Gedung DPRD Purwakarta.(inilahkoran.com)

PEMANDANGAN tak biasa terlihat di Gedung DPRD Purwakarta, Jumat (17/10/2014). Jika biasanya ruang sidang gedung putih itu dipenuhi para anggota dewan, kali ini ruangan tersebut justru dikuasai siswa-siswi kelas VI SDN Nageri Kidul.
Bak sekumpulan politikus, tujuan para pelajar yang berjumlah 40 orang itu pun tak lain untuk mengikuti audiensi dengan pihak legislatif. Kedatangan mereka diterima langsung oleh enam anggota dewan. Mereka pun terlihat cukup antusias melemparkan pertanyaan terkait tugas pokok dan fungsi dewan dalam sesi tanya jawab.

Wali kelas VI SDN 9 Nagri Kidul Heri Suherman mengatakan, tujuan mengajak anak didiknya itu dalam rangka belajar langsung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun materinya tentang lembaga-lembaga negara.

Selain ke DPRD, para siswa juga beraudensi langsung dengan lembaga-lembaga lain. Seperti kepolisian dan institusi lainnya.

“Untuk ke DPRD sendiri, kami ambil tema pembelajaran terkait kinerja dan tupoksi lembaga wakil rakyat,” kata Heri.

Selain itu, hal ini pun dilakukan untuk memenuhi keingintahuan pelajar secara langsung, seperti apa sebenarnya wakil rakyat itu. “Kegiatan ini merupakan dorongan dari para siswa. Mereka ingin tahu seperti apa DPRD itu,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Purwakarta Ragil Sukamto mengaku sangat mengapresiasi kegiatan para siswa itu. Memang, sebelumnya pun hal ini rutin dilakukan. Salah satunya, sebagai bentuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

“Materinya seputar tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD, teknis-teknis persidangan, rapat-rapat dan teknis lainnya menyangkut kelegislatifan,” jelas Ragil.

Selain itu, lanjut Ragil, ini juga membuktikan bahwa kinerja lembaga yang belakangan ini mendapat sorotan negatif, tidak benar adanya. Selain menerima hak, pihaknya juga melaksanakan kewajiban.

“Jadi, walupun alat kelengkapan dewan belum terbentuk, pelayan dan pengawasan tetap terlaksanakan. Hanya saja, tugas-tugas yang harus melalui AKD yang mungkin belum maksimal,” pungkasnya.(inilahkoran.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.