Mutu Guru Masih Jauh dari Memuaskan

Wednesday 23 October 2019 , 10:04 AM

Guru SMK/SMA tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan di PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika di Malang yang diselenggarakan pada 21 Agustus hingga 16 September 2017. Selanjutnya, para guru mesti mengikuti uji kompetensi pada 18-19 September 2017.(edukasi.kompas.com)

PENGAMAT Pendidikan Popong Otje Djundjunan menegaskan, pembangunan sumber daya manusia yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berhasil selama mutu guru dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) masih rendah. Selain itu juga, sistem pendidikan nasional harus dibenahi. Mulai dari anggaran hingga kurikulum pembelajaran.

Popong mengatakan, hingga saat ini, mutu guru masih jauh dari memuaskan meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kompetensinya. Hal itu terjadi karena, di antaranya, keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan mutu guru masih setengah-setengah.

“Saya 30 tahun di DPR, terakhir menjadi anggota Komisi X DPR yang di dalamnya membidangi pendidikan. Jadi saya tahu betul bahwa mutu guru kita masih rendah. Iya ada peningkatan, tapi sebagian besar masih di bawah standar. Dari sisi anggaran pun begitu, pemerintah menyeleweng dari perintah UUD 45 yang mewajibkan minimal 20% dari APBN untuk dikelola Kemendikbud,” ujar Otje kepada “PR” Online di Jakarta, Senin 21 Okotober 2019.

Selain mantan politisi, Otje juga merupakan seorang guru bahasa. Ia menegaskan, meningkatkan mutu guru harus diawali dengan membenahi LPTK. “Kondisi sekarang LPTK seperti tidak diperhatikan. Ini kesalahan besar pemerintah, padahal LPTK itu seharusnya benar-benar bermutu. Guru lahir dari LPTK. Guru yang akan mendidik dan melahirkan SDM masa depan bangsa,” katanya.

Ia menuturkan, pendidikan informal juga menjadi penting dalam rangka membangun SDM berdaya saing global. Pendidikan informal artinya memastikan anak usia sekolah mendapat perhatian, pengawasan dan contoh yang baik dari orang tua dan lingkungan sosialnya. “Perceraian masih tinggi. Apa yang bisa diharapkan? Anak itu usia 0-5 tahun, golden age, akan mencontoh orang tuanya. Lingkungan juga. Ini tugas berat pemerintah,” ucapnya.

Upaya konkret

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Dr. Ujang Komarudin, M.Si sependapat dengan Popong. Menurut dia, pendidikan adalah sektor fundamental yang harus secepatnya diselesaikan. Pembangunan SDM unggul hanya akan jadi jargon jika tidak ditindaklanjuti dengan upaya konkret meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Ia menjelaskan, membangun SDM harus melibatkan pihak profesional daripada politisi dalam susunan kabinet kerja jilid II. Ujang pesimistis Jokowi akan memberikan kursi menteri yang banyak dari kalangan profesional.

“Kalau saya menduga akan lebih banyak diisi oleh perwakilan partai politik. Karena kompromi-kompromi politik yang selama ini terus dilakukan Jokowi. Baik dengan oposisi ataupun koalisi. Demokrasi akan dikebiri oleh oligarki jika komposisi menteri lebih banyak diisi perwakilan partai politik. Sehingga memberikan ruang yang sempit untuk kaum profesional untuk ikut membangun bangsa,” kata Ujang. (Dhita Seftiawan).(pikiran-rakyat.com)

Comments are closed.