Mutasi Guru Jangan Demi Kebutuhan Guru

Friday 26 June 2015 , 5:19 AM
Ki-ka: Erna Irnawati, Asdullah Anwar, dan Dedi Supriadi mengawali lokakarya dengan pengantar, pengarahan, dan strategi antisipasi risiko.(USAID Prioritas)

Ki-ka: Erna Irnawati, Asdullah Anwar, dan Dedi Supriadi mengawali lokakarya dengan pengantar, pengarahan, dan strategi antisipasi risiko.(USAID Prioritas)

CIREBON – Badan Pembangunan Dunia USAID, melalui program PRIORITAS (Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunity for Reaching Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students), membantu pemerintahan Kabupaten Cirebon menerapkan program penataan dan pemerataan guru (PPG). Setelah melakukan lokakarya analisis data dan kebijakan, kini pemerintah kabupaten menyelenggarakan lokakarya Perencanaan Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru (PPG) di Kabupaten Cirebon (25/6). Lokakarya dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan PPG guna meminimalisir risiko yang tidak diinginkan. Maka, lokakarya ini melibatkan Setda, Disdikbud, Bappeda, BKD, UPTD, dan pengawas sekolah untuk secara bersama-sama melakukan analisis dampak kebijakan dan menyusun strategi antisipasinya.

Erna Irnawati, koordinator USAID PRIORITAS Jawa Barat, sebut USAID ingin semua sekolah di kabupaten Cirebon mempunyai kualitas yang baik. Sekolah-sekolah di daerah 3T hendaknya sama baik dengan sekolah-sekolah di daerah perkotaan. “Ini didorong dengan cara meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan manajemen sekolah, agar pembelajaran menarik dan anak tidak merasa tertekan dengan proses belajar tapi merasa senang,” jelas Erna. Ia mengaku senang saat menyaksikan anak-anak di sekolah mitra USAID PRIORITAS menikmati proses pembelajaran IPA dan Matematika, tampak betah belajar dan seperti kekurangan waktu. “Siswa aktif melakukan kegiatan, bekerjasama melaksanakan tugas, berani berpendapat dan mengkritik pendapat siswa lain,” papar Erna.

Erna menegaskan, proses pembelajaran yang ramah-anak seperti itu sangat bergantung pada kualitas guru. Maka, menurutnya, guru harus terdistribusi secara merata karena setiap sekolah membutuhkan guru yang berkualitas. Redistribusi dan pemerataan guru menjadi penting di sini. “Tapi, perlu dicatat, mutasi guru harus didasarkan pada kebutuhan anak bukan kebutuhan guru,” kata Erna. Termasuk tunjangan sertifikasi guru pun sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak. “Tunjangan sertifikasi itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan siswa akan guru professional, maka dana tunjangan itu mesti lebih digunakan untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas guru,” tegas Erna.

Asdullah Anwar, kepala Disdikbud, sebut masalah-masalah pendidikan perlu ketegasan. Soal sekolah gemuk dan kurus satu komplek, misalnya, perlu ketegasan kepala desa/UPTD untuk mengatur orangtua agar anak-anaknya tidak diarahkan ke satu sekolah favorit. “Termasuk soal distribusi guru memerlukan ketegasan,” ujar Asdullah. Seolah-olah mencium kalangan UPTD kurang serius bekerja, Asdullah mendesak UPTD dan kepala sekolah harus tegas, tidak boleh nyantai, dan guru harus kerja keras. Asdullah ingin anak-anak Cirebon bisa menguasai dunia dengan bekal pendidikan yang berkualitas dengan guru yang professional dan bekerja keras. “Literasi siswa harus dijamin sejak kelas awal, sehingga anak sopir truk pun berkesempatan belajar ke luar negeri,” desak Asdullah.

Pihak dinas pendidikan menempuh kebijakan PPG yang meliputi (1) potensi merger pada sekolah satu hamparan yang kepal sekolahnya akan pensiun pada 2016, (2) PPDB mengacu pada standar minimal siswa 1:20, (3) kontrak kinerja melalui lelang jabatan kepala sekolah, (4) potensi pembelajaran kelas rangkap di sekolah kecil terpencil yang kekurangan guru, (5) moratorium guru honorer di sekolah negeri, dan (6) potensi pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah gemuk dengan syarat memiliki lahan dengan sertifikat Pemda.

Dedi Supriadi, dosen UPI Bandung, sebut forum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dampak dan risiko kebijakan, meliputi potensi dampak sosial-budaya, resistensi, kendala internal, dan ancaman eksternal. “Setelah masalahnya teridentifikasi, kami menyusun strategi untuk mengatasinya dengan meminimalisir risiko,” ujar Dedi.

Raditya Prayogo, staf Bappeda, mengapresiasi program USAID yang mencoba melakukan penataan guru dengan orientasi kebutuhan siswa dan sekolah atas proses pendidikan yang berkualitas. “Ini sejalan dengan program wajar dikdas sembilan tahun dan pemerataan kualitas sekolah,” katanya.

Yuyun W, Kabid Mutasi BKPPD, sebut seleksi kepala sekolah melahirkan kepala sekolah yang relatif bagus. Menurutnya, bila memang forum ini merekomendasikan lelang jabatan, tentu itu akan lebih bagus untuk mendorong kinerja kepala sekolah yang lebih baik lagi. “Lelang kepala sekolah terutama diperlukan bagi sekolah terpencil sebagai bagian dari pembinaan karir,” ujar Yuyun. Ia juga menegaskan upaya pi haknya menumbuhkan persaingan sehat di kalangan guru guna meningkatkan kompetensinya.

Masdi, kepala UPT Lemahabang, menilai pemerataan guru PNS menjadi mendesak untuk meredam penambahan guru honorer baru. Cardi, kepala UPT Pangenan, mengatakan jangan ada persaingan antarsekolah, dalam arti mestinya semua sekolah berkualitas setara. Ia hendak menekankan perlunya pelatihan guru dan kepala sekolah agar mutu sekolah merata.

Maman Sutisman, kasubag Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Bagian Perlengkapan dan Aset Pemda, mengaku terkejut ketika ada staf UPTD yang menyebut adanya aset yang tidak terpakai. Pihaknya mendorong pihak sekolah untuk menyampaikan aset berlebih di sekolah sehingga bisa didistribusikan ke sekolah. “Pihak sekolah berwenang melakukan mutasi aset dengan berita acara mutasi yang resmi,” kata Maman. [DS/USAID Prioritas]

Comments are closed.