Memberdayakan Guru Pensiun Bukan Solusi

Tuesday 06 August 2019 , 7:56 AM

Ilustrasi : newstolitolilipuku.blogspot.com

MEMPERDAYAKAN guru pensiun dengan menambah masa pengabdian di sekolah demi mencegah perekrutan guru honorer bukanlah solusi terbaik. Pasalnya, sebagian besar guru yang berusia di atas 60 tahun sudah tak lagi produktif, sehingga sangat merugikan peserta didik.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PBPGRI), Dudung Nurullah Koswara, menyatakan, guru berusia lanjut dan tidak energik lagi akan cenderung malas mengajar. Menurut dia, memanfaatkan guru PNS pensiunan untuk jadi guru honor di sekolah akan membuat runyam dunia pendidikan.

“Biarkanlah anak didik zaman now dididik oleh guru-guru yang lebih segar dan muda. Memanfaatkan  guru pensiunan PNS tua sebagai pengganjal agar guru honorer tidak masuk sekolah, bukanlah solusi terbaik,” kata Dudung saat dihubungi di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.

Ia mengatakan penilaiannya bahwa memberdayakan guru pensiun akan mempersulit proses penuntasan masalah guru honorer. Ia pun merasa tidak yakin akan ada banyak guru pensiunan yang mau diberdayakan hingga usia 65 tahun.

“Seorang guru PNS tua tentu tidak akan mau dibayar oleh 15% anggaran BOS. Mereka tidak mau jadi penghalang masuknya guru honorer,” katanya.

Mendikbud klaim mempekerjakan guru di atas 60 tahun adalah solusi efektif

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan, usia guru pensiun tetap 60 tahun sesuai dengan UU Guru dan Dosen. Kendati demikian, guru yang memasuki masa pensiun akan ditawari untuk terus mengabdi dengan status kontrak. Ia mengklaim, cara tersebut efektif untuk mencegah perekrutan guru honorer yang kerap dilakukan pemerintah daerah.

“Bagi guru yang memasuki masa pensiun akan diminta untuk tetap mengabdi sampai ada guru PNS penggantinya. Ajakan untuk tetap mengabdi tersebut ditujukan bagi guru yang masih bersedia dan sanggup, dan gajinya diambilkan dari dana BOS. Ini dilakukan untuk menghentikan penerimaan guru honorer baru, sehingga pemerintah bisa fokus menyelesaikan masalah guru honorer yang ada sekarang,” ujar Muhadjir.

Perpanjangan masa pengabdian tersebut diusulkan Mendikbud dalam rapat koordinasi penyelesaian masalah guru honorer bersama KemenPAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Nasional. Muhadjir menuturkan, ia akan segera membuat surat edaran bersama antara Kemendikbud dan Kemendagri untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

Terkait dengan pengangkatan guru PNS, kata dia, pemerintah akan membuat tiga skema. Pertama, skema untuk menuntaskan guru honorer. Kedua, skema untuk mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir, dan ketiga untuk menambah atau mengangkat guru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

“Rencananya rekruitmen akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2024. Kami akan terus berusaha menuntaskan masalah guru honorer,” katanya.

Ia mengimbau kepada semua pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer yang baru. “Kami mohon bapak Gubernur, bapak Bupati dan Wali Kota, serta kepala sekolah agar tidak lagi mengangkat guru honorer baru,” ucapnya.

Hingga saat ini, masih ada sekitar 700 ribu lebih guru yang berstatus honorer. Puncak pensiun guru PNS diperkirakan akan terjadi pada 2022. Sebanyak 86.650 guru akan pensiun secara bersamaan. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, mengatakan, hal tersebut harus diantisipasi dengan tepat agar tak terjadi kekurangan guru.(pikiran-rakyat.com)

Comments are closed.