Lebih Dari 1.000 Kepsek di Garut Harus Segera Diganti

oleh -5 views
Sdn.Wangunreja
Arrief Ramdhani
Ilustrasi
Ilustrasi

HINGGA memasuki tahun ajaran baru 2014/2015, Pemda Garut di bawah pemerintahan Bupati Rudy Gunawan belum juga menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 28 tahun 2010 tentang periodisasi kepala sekolah. Padahal tuntutan atas penerapannya sudah digaungkan setidaknya sejak 2012 silam.

Hal tersebut diutarakan Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Garut, Imam Tamamu Taufiq, Minggu (24/8/2014). Menurutnya, paling lambat akhir Agustus ini seharusnya sudah ada pelantikan kepala sekolah baru sebagai bentuk kepatuhan terhadap Permendiknas tersebut.

“Tapi pada kenyataannya, hingga memasuki tahun ajaran baru ini, apa yang dijanjikan bupati belum juga dapat terlaksana. Padahal Februari lalu, bahkan sebelum menjabat sebagai Bupati, Rudy Gunawan berjanji untuk menegakkan Permendiknas itu,” kata Imam.

Dari total 2.442 kepala sekolah baik itu setingkat SD, SMP, dan SMA se-Garut. Sekitar setengahnya harus segera diganti karena sudah menjabat lebih dari 5 tahun di sekolah yang sama.

Dalam Permendiknas nomor 28 tahun 2014 disebutkan, setiap kepala sekolah seharusnya memangku jabatan sebagai kepala di salah satu sekolah hanya selama empat tahun.

Jika terbukti memiliki kinerja baik, orang yang bersangkutan boleh memperpanjang masa jabatannya selaku kepala sekolah untuk empat tahun kemudian.

Akan tetapi pada faktanya di lapangan, menurut Imam, banyak kepala sekolah di Garut yang bertugas lebih dari empat tahun. Kondisi tersebut dinilai memperkosa hak guru lainnya yang ingin mengabdi sebagai kepala sekolah.

Pemkab Garut selalu berdalih hingga saat ini pihaknya masih terus berusaha menggodok langkah langkah teknis dalam penerapannya. Proses yang matang dibutuhkan guna meminimalisasi gejolak yang muncul dan adanya pihak yang disalahkan dari proses penerapan yang cacat hukum.

“Kami dari Segi Garut menantang Bupati untuk menepati janjinya. Kalau memang tidak mengerti, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk segera duduk bersama membicarakan apa kendalanya selama ini dan mencari jalan keluarnya,” ujar Imam.

Disinggung terkait kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menduduki jabatan baru sebagai kepala sekolah, Imam mengajak semua pihak untuk bersama sama mengawal prosesnya hingga penetapan.

Hal itu diperlukan guna menghindari kecurangan kecurangan. “Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Garut harus berhati hati jangan sampai data SDM penggantinya ditelikung oleh oknum oknum yg tidak bertanggung jawab,” katanya.

Segi Garut termasuk salah satu organisasi yang paling vokal mempertanyakan keseriusan Pemda Garut dalam menerapkan Permendiknas itu. Meski kecewa dengan lambatnya respon dari Bupati, Segi berharap pengangkatan kepala sekolah baru dapat segera dilakukan.

“Kalau Bupati Rudy Gunawan serius menyikapi persoalan Permendiknas itu, seharusnya periodisasi kepala sekolah di Garut sudah dapat diterapkan dua bulan sejak dia mulai menjabat. Namun kami kecewa karena sampai sekarang belum sama sekali,” ucap Imam.(pikiran-rakyat.com)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.