Larang Siswa Ikut UN, Sekolah Langgar Konstitusi

oleh -11 views
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait (indonesia.ucanews.com)
Arrief Ramdhani
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait (indonesia.ucanews.com)
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait (indonesia.ucanews.com)

KOMISI Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengecam institusi pendidikan yang mengeluarkan sekaligus melarang siswanya mengikuti ujian nasional lantaran ketahuan menikah. Kebijakan tersebut dinilai telah mencederai konstitusi Indonsia.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menegaskan, ujian nasional (UN) bukanlah pemberian sekolah kepada peserta didik, melainkan oleh negara kepada peserta didik. Oleh sebab itu, ia mengecam keras jika ada peserta didik yang dilarang mengikuti UN hanya karena melanggar peraturan sekolah itu.

banner 728x90

“Jadi bukan wewenang guru atau kepsek yang memutuskan seseorang ikut UN atau tidak. Ini telah dijamin konstitusi melalui UU Sistem Pendidikan Nasional,” ujarnya di kantor Komnas PA, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2013) siang.

Arist menyatakan, sekolah harus bisa memisahkan pelanggaran peraturan sekolah dengan pemberian hak pendidikan kepada anak. Meski demikian, Arist mendukung adanya sanksi terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah sebab hal itu merupakan tanggung jawab institusi pendidikan untuk menelurkan bibit anak bangsa yang memiliki moral serta pengetahuan. Namun, bukan berarti hak pemberian pendidikan sang anak harus dicabut.

Arist menegaskan, sekolah seperti kehilangan roh yang seharusnya berfungsi bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Menurutnya, masih banyak sanksi lain yang tetap dapat mengakomodir pendidikan anak, misalnya dengan memberikan pendampingan di luar sekolah, home schooling, dan lain-lain.

“Masalahnya juga tak ada satu pun peraturan atau pasal yang menyebut jika sudah menikah tidak boleh mengikuti ujian nasional. Ini sekolah yang jelas melakukan kesalahan,” ujarnya.

Pernyataan Arist itu terkait dengan dikeluarkannya seorang siswa kelas XII SMA Negeri 7 Tangerang, Banten, bernama Muhammad Sudirman, karena telah menikah. Putra bungsu pasangan suami istri Suwandi dan Ilah tersebut juga dilarang mengikuti UN oleh sekolahnya.

Sudirman merasa kecewa dengan perlakuan yang diterima dari sekolahnya. Di sisi lain, ia mengakui kesalahan telah menikah meski masih berstatus sebagai pelajar. Namun, Sudirman mengaku pernikahan tersebut adalah sebuah pelajaran berharga dalam hidupnya dan Sudirman tak ingin mengabaikan pendidikannya.(KOMPAS.com)