Laporkan Pelanggaran UN di Jabar Melalui Ombudsman

oleh -3 views
Ilustrasi (lazuardibirru.org)
Arrief Ramdhani
Ilustrasi (lazuardibirru.org)
Ilustrasi (lazuardibirru.org)

OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat membuka Pos Pemantauan dan Pengaduan Ujian Nasional dan Penerimaan Peserta Didik Baru 2016 pada wilayah penyelenggaraan Ujian Nasional dan PPDB di Provinsi Jawa Barat mulai Senin, 4 April 2016.

Pemantauan dilakukan secara pasif dengan memantau berita di media, maupun secara aktif mendatangi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UN.

banner 728x90

Pemantauan Ombudsman secara aktif dilakukan dalam dua putaran pemantauan yaitu putaran pertama pemantauan UN 2016 dilaksanakan pada SMA/MA/SMK/Sederajat yang menyelenggarakan UN berbasis kertas (PBT), 4-7 April 2016. Ombdsman menyebar tim pemantau UN di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Putaran Kedua, melaksanakan pemantauan UN di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UN berbasis komputer (CBT) 11-12 April 2016 di Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kota Cirebon.

Jika 2015 lalu, fokus pemantauan oleh Ombudsman ditujukan pada penyelenggaraan UN CBT, tahun ini fokusnya PBT. Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto melalui rilis yang diterima PR, tujuannya untuk menilai mendorong peningkatan indeks integritas sekolah bagi daerah kabupaten/kota di Jabar.

“Untuk itu, Ombudsman mengundang peran partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi dan laporan dugaan kecurangan serta penyimpangan prosedur UN 2016 termasuk peredaran soal atau contoh soal yang identik dari webste/blod di Internet dengan tiga cara,” katanya.

Pertama, datang langsung ke Kantor Ombudsman Jabar di Jalan Kebon Waru Utara No.1 Kota Bandung. Kedua, bisa menghubungi nomor telefon 022 7103733, atau ketiga mengirimkan SMS pengaduan. Format SMS-nya, ketik Nama*No.KTP*PROVINSI*KAB/KOTA*Isi Laporan, lalu kirim ke 0897-6449-566.

“Untuk keamanan, pelapor atau pemberi Informasi dapat meminta kepada Ombudsman agar identitasnya dirahasiakan,” ucapnya.(pikiran-rakyat.com)