Kota Bogor Memulainya, Pendidikan Antikorupsi Masuk dalam Kurikulum Sekolah

Saturday 04 May 2019 , 8:21 AM

Seorang pelajar perlihatkan pin anti-korupsi

APA bahaya korupsi? Demikian pertanyaan yang dilontarkan Wali Kota Bogor Bima Arya kepada siswa kelas VII SMP Negeri 7 Kota Bogor, Kamis, 2 Mei 2019.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan lugas oleh Aditia Reza (13). Anak pedagang kaki lima di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan itu mengatakan, korupsi sangat berdampak pada tersendatnya pembangunan infrastruktur. Aditia pun dapat menyebutkan siapa saja kepala daerah yang telah tertangkap tangan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pembangunan infrastruktur jadi tidak sesuai rencana. Misalnya jalan tol yang seharusnya dibangun sekarang, harus butuh waktu lama karena uangnya dikorupsi,” ucap Aditia.

Jawaban Aditia mengundang decak kagum Bima Arya. Bima pun langsung menghampiri Aditia dan memberikan buku sebagai hadiah karena jawabannya yang cerdas.

“Anak kelas VII ternyata sudah punya logika yang bagus tentang bahaya korupsi. Ini yang akan kita tanamkan di Kota Bogor. Saya ingin anak muda di Kota Bogor bisa jadi generasi yang membentengi antikorupsi,” ujar Bima Arya.

Bima mengatakan, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Pemkot Bogor resmi memiliki Peraturan Wali Kota tentang Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan antikorupsi itu dianggap penting untuk diimplementasikan sejak dini agar nantinya iklim antikorupsi dapat mengakar dari awal.

“Masalah korupsi itu enggak sederhana, karena menyangkut nilai-nilai yang harus diberikan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Semuanya berawal dari pendidikan. Dalam Undang-Undang sebenarnya sudah ada, Kota Bogor hanya menjalankan Perwalinya,”  kata Bima.

Mengenai implementasi pendidikan antikorupsi, Bima berharap sekolah dapat memberikan cerita-cerita inspiratif tentang sosok yang dalam hidupnya dikenal jujur dan antikorupsi.  Bima juga meminta sekolah giat mendatangkan narasumber pegiat antikorupsi agar anak-anak lebih meresapi nilai yang diajarkan dalam pendidikan antikorupsi.

“Saya minta diberikan cerita inspiratif, ada Bung Hatta, Baharudin Lopa yang  tidak mau menggunakan uang negara untuk urusan pribadinya. Saya minta sekolah lebih kreatif, jangan hanya text book,” ucap Bima.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fakhrudin, menuturkan,  pendidikan antikorupsi tersebut  rencananya akan diimplementasikan pada  tahun ajaran baru 2019/2020.  Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Bogor sedang menyusun silabus pendidikan antikorupsi agar bisa segera disosialisasikan ke sekolah.

“Perwali tersebut sebagai landasan hukum. Pendidikan antikorupsi itu masuknya pendidikan karakter, sehingga tidak perlu lama proses kajiannya. Nanti pada  penerimaan siswa baru Juni, sudah bisa diterapkan,” ujar Fakhrudin.

Ia menyatakan, pendidikan antikorupsi akan diimplementasikan pada semua mata pelajaran. Nantinya, pengenalan antikorupsi diterapkan sejak pendidikan usia dini hingga SMP. Jika sudah berjalan, Pemkot Bogor juga akan mendorong SMA dan SMK yang di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikannya.

“Kenapa enggak satu mapel? Nanti urusannya kayak pelajaran olahraga, jadi tanggung jawab guru olahraga.  Urusan kejujuran anak, nanti jadi urusan guru PKN. Kita enggak seperti itu. Semua guru akan mengajarkan antikorupsi, nanti ada yang umum atau yang khusus,” ucapnya.

Menurut Fakhrudin, implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat PAUD, SD, SMP di Kota Bogor merupakan yang pertama di Indonesia. “Masyarakat, yang namanya pendidikan karakter apalagi pendidikan antikorupsi pasti setuju. Bagaimana implementasinya, memang tidak semudah yang kita bayangkan. Intinya anak-anak harus kita jaga kesantunannya,” ujarnya.(pikiran-rakyat.com)

Comments are closed.