Kewenangan SMA Diambil Alih Pemprov, Ini Catatan DPRD

oleh -4 views
Ilustrasi
Arrief Ramdhani
Ilustrasi
Ilustrasi

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendukung pengambilalihan pengelolaan pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dari kabupaten/kota oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai 2016 nanti. Namun, dewan memberikan sejumlah catatan.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan catatan pertama yang harus diperhatikan Pemprov Jawa Barat adalah jika ingin mengelola pendidikan menengah atas harus bisa mempertahankan kebijakan yang dibuat oleh kabupaten/kota sebelumnya. Misalnya, siswa dibebaskan iuran bulan sekolah.

Kedua,upaya peningkatan tenaga pendidikan harus benar-benar ditingkatkan. Catatan terakhir ialah fasilitas atau sarana pembelajarannya dilengkapi lagi. Menurut Yomanius, pendataan personel, pembiayaan, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D) dalam proses pengalihan kewenangan SMA sederajat dari kabupaten/kota ke Provinsi Jawa Barat telah selesai sehingga bisa dilaksanakan mulai 2016. Memang, awalnya pusat tidak mengizinkan.

banner 728x90

“Tapi Pemprov Jabar telah menyelesaikan P3D sehingga kewenangan pengelolaan SMA/SMK bisa dilakukan oleh provinsi,” katanya.

Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  hingga saat ini masih mempersiapkan rencana pengambilalihan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Jawa Barat. Saat ini, Dinas Pendidikan Jabar masih melakukan inventarisir dan verifikasi aset SMA dan SMK. “Masih berproses supaya siap diambil alih sesuai target,” katanya.

Menurut Asep, proses pengambilalihan pengelolaan SMA-SMK oleh pemerintah provinsi dari kabupaten/kota saat ini sudah sekitar 80 persen. Jadi, Disdik Jabar masih terus melakukan berbagai persiapan.(republika.co.id)