Kampung Pendidikan Libatkan Masyarakat untuk Tingkatkan Partisipasi Sekolah

Wednesday 10 April 2019 , 8:26 AM

Ilustrasi.(prioritaspendidikan.org)

PENDIDIKAN disebut-sebut menjadi salah satu indikator pembangunan. Akan tetapi, faktanya di masyarakat, masih banyak juga anak yang putus sekolah. Belum juga cita-cita tercapai, pendidikan terhenti di tengah jalan.

Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, angka partisipasi sekolah yang pendek juga menjadi masalah. Rata-rata lama sekolah di Purbalingga masih 6,87 tahun atau hanya sampai SMP kelas 1. Di lain sisi, angka partisipasi sekolah tingkat SD juga baru mencapai 95%, sedangkan SMP masih 78%.

“Saya miris dengan angka itu,” kata Plt Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, usai mencanangkan pilot project “Kampung Pendidikan” di Desa Kalitinggar, Kecamatan Padamara., Purbalingga.

Ia mengatakan, terkadang, alasan anak putus sekolah tidak mesti karena faktor ekonomi. Akan tetapi, ada juga faktor keluarga.

“Oleh karena itu, kami ajak para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberi dorongan moral agar mereka tidak sampai putus sekolah,” kata Tiwi dalam acara pencanangan “Kampung Pendidikan” yang digelar Senin, 8 April 2019.

Kampung Pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat

Kampung Pendidikan itu merupakan gerakan bersama untuk melenyapkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Program itu melibatkan tokoh masyarakat dan  agama  untuk menjadi penggerak, agar permasalahan pendidikan di Kalitinggar bisa dientaskan.

Secara konkret, program tersebut akan dimulai dari kawasan pemukiman. Masyarakat diminta ikut berpartisipasi dengan cara melaporkan jika ditemukan anak usia sekolah yang putus sekolah.

“Saya minta warga Desa Kalitinggar lebih proaktif untuk melaporkan jika ada anak usia sekolah, tidak sekolah. Saya akan bantu biaya pendidikan agar bisa sekolah,” katanya.

Kampung Pendidikan dijadikan program solusi atas masalah angka partisipasi sekolah yang rendah. Ia berharap, ke depan, tiap kecamatan memiliki desa pilot project Kampung Pendidikan. Selain itu, ia juga berencana menghidupkan kembali program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).

“Jangan sampai anak putus sekolah dibiarkan, jangan sampai gedung sekolah rusak dibiarkan. Diharapkan, kesadaran itu segera terbangun di antara semua warga,” katanya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga, Subeno, menambahkan, pada tahun 2015,  Kabupaten Purbalingga belum bisa menggapai target MDGs. Itu disebabkan angka partisipasi pendidikan dasar tidak tercapai.

“Hasilnya masih jauh. Kita yang mestinya sudah memenuhi standar pendidikan nasional sampai SMP, tapi ternyata masih berkutat pada standar minimal, itu pun masih terseok-seok,” ungkapnya.(pikiran-rakyat.com)

Comments are closed.