Jamdiknas dan Akses Pendidikan untuk Anak Indonesia

oleh -7 views
Ilustrasi
Arrief Ramdhani
Ilustrasi
Ilustrasi

PENDIDIKAN adalah hak dasar semua warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia yang utama ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, bangsa ini dilahirkan untuk bisa membuat semua manusia Indonesia berpendidikan, merdeka, berdaulat, serta berdedikasi. Maka, sudah menjadi kewajiban bagi negara dan pemerintah untuk menjamin dan memastikan semua anak Indonesia bisa meraih pendidikan terbaik. Pesan senada juga kentara termaktub pada pasal 31 UUD 1945.

Ironisnya, hingga 69 tahun Indonesia merdeka, cita-cita kemerdekaan itu masih jauh panggang dari api. Pendidikan sekarang makin mahal, meskipun anggaran pendidikan dari APBN mencapai Rp371 triliun. Ternyata, anggaran pendidikan itu selama ini menjadi bancakan para pemangku kepentingan. Lihat saja data Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang korupsi di bidang pendidikan pada kurun 2003-2013 yang mencapai 296 kasus dengan kerugian hingga Rp619 M. Kemudian, inflasi biaya pendidikan per tahun hampir 20 persen. Ditambah lagi hampir tiga juta anak Indonesia setiap tahun tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu semua bisa menjadi lonceng kematian dan kebangkrutan bangsa Indonesia. Bangsa ini terancam gagal bersaing dalam pasar bebas ASEAN dan global.

Di sisi lain, proses liberalisasi dan komersialisasi pendidikan terus berjalan. Pendidikan berkualitas dengan harga mahal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi adalah bukti komersialisasi pendidikan. Menjamurnya sekolah internasional yang membawa ideologi tertentu bisa menguatkan asumsi liberalisasi pendidikan di negeri ini. Alih-alih dididik menjadi manusia Pancasila, anak-anak bangsa seolah dicekoki ideologi pragmatisme, liberalisme, dan sejenisnya.

Sehingga, menarik untuk mengkaji ihwal kualitas pendidikan Indonesia. Di dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (Education Development Index, EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011. Adapun dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629. Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN, yaitu Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (peringkat 18), sedangkan IPM di kawasan Asia Pasifik adalah 0,683. Padahal, menurut keterangan Mantan Ketua MK Mahfud MD (2014), hanya Indonesia satu-satunya negara di dunia yang mengatur besaran anggaran pendidikannya dalam konstitusi negara.

Di tengah karut-marutnya dunia pendidikan kita, pada 2015 mendatang Indonesia harus masuk dalam pasar bebas ASEAN Economic Community (AEC). Batas dan sekat aturan mengenai pajak, tarif, dan bea untuk barang dan jasa kian terbuka. Tentang AEC ini, banyak kalangan menilai pertarungan yang akan terjadi adalah pertarungan sumber daya manusia (SDM). Mestinya, Indonesia bersyukur dengan adanya bonus demografi pada 2020-2030 (data BPS 2010), yakni ketika jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya. Tapi, dengan kondisi pendidikan seperti sekarang, nampaknya akan susah memenangai pertarungan tersebut.

Menyikapi fenomena genting tersebut, diperlukan terobosan besar pada sistem pendidikan Indonesia. Terobosan itu berfungsi menyudahi stagnansi dunia edukasi kita. Jaminan Pendidikan Nasional (Jamdiknas) adalah sebuah gagasan yang perlu pemerintah perhatikan.

Jamdiknas untuk Pendidikan Gratis dan Berkualitas

Berbagai negara di dunia membuktikan bahwa kemajuan yang diraih adalah buah dari pendidikan kepada anak-anak bangsanya. Generasi muda adalah mutiara bangsa masa depan. Akan tetapi, jika tidak digali dari “lumpur” kehidupan mereka, tentu kemilau dan pesonanya tidak akan kita dapatkan.

Pendidikan bermutu itu mahal. Mindset itu agaknya sudah tertanam di benak warga negara kelas menengah ke bawah. Tanpa disadari, pola pikir itu sebenarnya amat diskriminatif, karena pendidikan berkualitas hanya menjadi hak kaum berada an sich. Sementara rakyat papa dari kalangan kaum buruh, petani, nelayan, dan sebagainya dibiarkan menerima pendidikan ala kadarnya.

Faktanya, pemerintah selama ini hanya mampu memberikan pendidikan gratis pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama. Pelayanan pendidikan gratis tersebut di banyak daerah pun bukan tanpa masalah. Artinya, apa yang telah dilakukan pemerintah itu tentu tidak lagi sesuai dengan tantangan zaman sekarang dan masa depan.

Bila kebijakan itu tidak direvisi, maka tunggulah kekalahan bangsa kita dalam sejumlah persaingan yang kini sudah di hadapan. Dengan kata lain, jika pemerintah tetap diam, lagi-lagi pemerintah tengah menyiapkan kegagalan bagi bangsanya sendiri.

Argumen yang senantiasa mengemuka ketika pemerintah didesak mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas adalah soal anggaran. Pertanyaannya kemudian ialah: Apakah dengan 20 persen anggaran dari APBN, ditambah alih subsidi BBM, ditambah lagi 20 persen APBD Provinsi dan kabupaten/kota belum cukup? Perlu dicatat pula bahwa selama ini masyarakat telah ikut berpartisipasi besar dalam membiayai pendidikan nasional dalam bentuk uang SPP, uang pembangunan, biaya kegiatan, dan biaya lainnya.

Nampaknya pemerintah perlu disadarkan kembali tentang realitas di mana belum semua anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan. Rasionya, dari lima anak Indonesia setiap angkatan, hanya sekira 1,5 anak yang bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Itu pun sebagian besar pendidikan swasta yang berbiaya melangit. Jika mengacu pada UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tentu itu semua belum menyentuh hak dasar pendidikan anak bangsa.

Oleh karena itu, tawaran sistem Jamdiknas hendaknya perlu diperhatikan pemerintahan Indonesia yang baru nanti. Dengan Jamdiknas, jaminan pendidikan gratis dan berkualitas hingga sarjana (S-1) kepada seluruh anak Indonesia bisa direalisasikan. Dalam simulasi sederhana yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), didapati bahwa sesungguhnya pemerintah mampu untuk menjamin seluruh anak Indonesia mengenyam pendidikan hingga S-1.

Berangkat dari data yang dirilis Data Statistik Indonesia, kita akan tahu jumlah anak yang wajib dijamin pendidikannya oleh negara untuk jenjang SD adalah 24.528.280 anak, jenjang SMP ada 12.084.180 anak, jenjang SMA ada 12.083.040 anak, dan perguruan tinggi 24.990.360 anak. Ini adalah angka ideal bila seluruh anak Indonesia bersekolah.

Mari asumsikan kebutuhan biaya pendidikan setiap tahun untuk SD adalah Rp2 juta, kemudian Rp3 juta untuk jenjang SMP, Rp4 juta di jenjang SMA, dan Rp8 juta di jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menjamin seluruh anak Indonesia bisa mendapat pendidikan hingga S-1 adalah sekira Rp333,5 trilliun. Sementara, anggaran pendidikan dalam APBN kita adalah Rp371,2 trilliun. Belum lagi, masih ada anggaran lain yang bisa dikelola pemerintah untuk pendidikan dari APBD, alih subsidi BBM, dan partisipasi masyarakat. Dengan perhitungan sederhana tersebut, tampak bahwa pemerintah Indonesia sangat mampu untuk menyelenggarakan pendidikan yang menjamin setiap anak Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan hingga S-1.

Terakhir, perlu pula diingatkan kembali akan efek besar yang positif didapat dengan mewujudkan Jamdiknas. Di antaranya, kita bisa menekan korupsi anggaran pendidikan. Dengan Jamdiknas, pengelolaan anggaran akan memiliki visi dan target yang jelas, lebih transparan, dan profesional. Selain itu, Jamdiknas juga bisa menghilangkan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang merugikan bangsa Indonesia. Kesejahteraan guru dan pegawai di sekolah/kampus juga bisa lebih ditingkatkan lagi karena dijamin oleh negara. Kemudian, tentu saja peningkatan ekonomi negara dan daya saing bangsa Indonesia akan turut terdongkrak.(kampus.okezone.com)

Irawan Malebra

Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.