Iuran SMA/SMK Negeri di KBB tak Boleh Lebih dari Rp 200 Ribu

Monday 13 July 2015 , 5:20 AM
Ilustrasi (sman2purworejo.sch.id)

Ilustrasi (sman2purworejo.sch.id)

PEMERINTAH Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya dapat menjamin siswa tak mampu menempuh propgram belajar 12 tahun. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat mengingatkan agar iuran di SMA/SMK negeri tak lebih dari Rp 200 ribu.

“Kami minta serendah mungkin iuran SPP, supaya tidak lebih dari Rp 200 ribu per bulan. Alhamdulillah, untuk sekolah di Kecamatan Rongga dan Sindangkerta, SPP itu masih sekitar Rp 50 ribu,” kata Kepala Bidang SMA/SMK Disdikpora KBB Hasanudin, Minggu (12/7/2015).

Dia menjelaskan, pemberlakukan iuran sekolah didasarkan lantaran bantuan pemerintah terhadap program belajar 12 tahun belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, iuran diterapkan untuk mensubsidi siswa yang tak mampu.

“Kami ingin ada jaminan siswa miskin digratiskan. Yang mampu inilah yang harus didiskusikan iurannya untuk memenuhi kekurangan dana operasional tadi. Pemerintah bisa memenuhi konsep wajib belajar 12 tahun, tapi nanti mungkin digratiskan. Inilah mengapa kami masih memberlakukan iuran,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, iuran tersebut bukan untuk memenuhi dana operasional sekolah. Pasalnya, biaya operasional sekolah dan biaya personal peserta didik memiliki perbedaan.

Pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, masih tetap memberikan bantuan dana BOS. Akan tetapi, biaya satuan pendidikan minimal masih belum tertutupi.

“Contohnya, di SMA itu biaya operasionalnya Rp 3 juta, di luar gaji tenaga pendidik. Jadi, kalau dijumlahkan dari BOS semuanya hanya Rp 1,5 juta. Kan masih ada selisih, itulah yang diminta oleh sekolah negeri supaya dipetakan,” paparnya.

Di samping dana BOS, Pemkab Bandung Barat juga telah menjalankan program Kartu CERMAT bidang pendidikan. Pada program tersebut, setiap siswa mendapat bantuan dana untuk kebutuhan personal, yang berlaku selama tiga tahun semasa di SMA/SMK.

“Sebetulnya biaya personal peserta didik yang ditanggung itu tinggi, jadi pemerintah hanya membantu sebagian saja. Setiap siswa dapat Rp 115 ribu per bulan, yang diambil setiap enam bulan. Ya, memang itu tidak cukup untuk uang jajan atau transportasi. Jumlahnya pasti lebih besar, tapi sebisa mungkin kami membantu,” katanya.

Menurut dia, bantuan program Kartu CERMAT itu baru bisa dicairkan pada Agustus-September mendatang. Hingga kini, pendataan siswa penerima pun belum bisa dilakukan, mengingat aktivitas belajar-mengajar di setiap sekolah belum dilakukan.

“Penerima program CERMAT tahun ajaran sekarang belum didata, nanti pada Agustus-September baru ketahuan jumlah penerimanya. Setelah kegiatan belajar berlangsung, baru bisa diketahui berapa banyak orangtua yang tidak mampu,” tukasnya.(pikiran-rakyat.com)

 

Comments are closed.