Ikatan Alumni ITB Desak Pemerintah Evaluasi UN

oleh -3 views
edukasi.kompas.com
Arrief Ramdhani
edukasi.kompas.com
edukasi.kompas.com

IKATAN Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Pemerintah dinilai telah gagal menangani pelaksanaan UN di tingkat SMA/SMA/Madrasah Aliyah pada 15-18 April lalu.
Ketua IA ITB Hendry Harmen menyesalkan berbagai masalah yang mendera pelaksanaan UN beberapa waktu lalu. Menurutnya, kegagalan pemerintah dalam menangani pelaksanaan UN terlihat dari keterlambatan pendistribusian naskah soal, tertukarnya jenis soal, sampai pada kualitas kertas yang buruk dari UN tahun-tahun sebelumnya.

“Kita dikagetkan dengan berita-berita seputar kekacauan pelaksanaan UN. UN yang sedianya dilakukan serentak di seluruh Indonesia, ada beberapa wilayah yang ditunda karena tidak tersedianya naskah soal UN,” kata Hendry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2013).

Hendry melihat, terjadinya masalah tersebut bukan semata-mata permasalahan teknis. Akan tetapi juga menyangkut masalah manajemen, birokrasi, dan kinerja aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Seharusnya kendali pelaksanaan UN, termasuk percetakan dan pendistribusian, tetap berada di Kemendikbud, bukan di pihak percetakan. Masalah seperti ini sangat merugikan banyak pihak, yakni para siswa, sekolah, orang tua, dan juga tentunya negara,” ujar Hendry.

Lebih jauh Hendry mengatakan, IA ITB Jakarta meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap masalah ini. Menurutnya, evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi lebih kepada membuat sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik lagi.

“Kami juga memandang perlunya dilakukan dialog nasional antara pemerintah, pihak sekolah, praktisi pendidikan, wakil rakyat, pelajar, organisasi pemerhati pendidikan, dan pihak-pihak lainnya untuk mengkaji kembali kebijakan penyelenggaraan UN di Tanah Air,” kata dia.

Padahal, Hendry menjelaskan, salah satu tugas negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tugas tersebut, segenap komponen bangsa telah sepakat untuk memprioritaskan pengembangan pendidikan dengan mengalokasikan 20 persen dana APBN di bidang pendidikan.

“Seyogyanya, dengan dukungan tersebut kita berharap dunia pendidikan di tanah air semakin maju, menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkarakter dan tangguh. Dengan dukungan dana tersebut juga diharapkan manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional semakin baik dan bermutu,” ucapnya.(kampus.okezone.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.