Honorer K2 Cimahi Masih Harus Menunggu

oleh -1 views
Ilsutrasi
Arrief Ramdhani
Ilsutrasi
Ilsutrasi

PERMASALAHAN tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lolos seleksi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Cimahi masih belum dapat diselesaikan Pemerintah Kota Cimahi. Padahal setiap tahunnya, PNS yang pensiun di Pemkot Cimahi mencapai 150 hingga 200 orang, sekarang bahkan membutuhkan sekitar 500 PNS. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi, Dantje Sunanda.

“Masalah permohonan tenaga honorer K2 yang ingin menjadi PNS itu masih menunggu informasi dari pihak Kemenpan RI. Kami sudah menyampaikan masalah ini ke Kemenpan RI. Yang jelas  para honorer ini memang dibutuhkan keberadaannya oleh Kota Cimahi,” kata Dantje.

‪Dantje mengatakan  hampir setiap hari perwakilan tenaga honorer K2 itu datang ke Kantor BKD Cimahi dan menanyakan perkembangan informasi dari Kemenpan RI. Namun hingga sekarang ini, pihak BKD belum dapat memberikan informasi yang menggembirakan.

Jumlah tenaga honorer K2 yang tidak lulus di Kota Cimahi, seperti diberitakan sebelumnya mencapai 152 orang. Menurut Dantje jumlah itu tergolong paling sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Sementara yang lulus saat itu hanya 71 orang dan penempatannya sudah diatur.

‪”Jumlah K2 yang ikut seleksi di Cimahi memang sedikit. Sejak awal, kami lakukan seleksi yang ketat,” ujarnya.

‪Menurut Dantje, BKD Cimahi masih menunggu jawaban dari Menpan terkait nasib 152 orang tenaga honorer K2 yang tidak lulus. “Adapun upaya yang sudah dilakukan, kami sudah mengajukan surat yang ditandatangani langsung oleh Pak Sekda ditujukan kepada Menpan RI. Namun belum ada jawaban,” ujarnya.

Terkait jumlah PNS yang masih dibutuhkan di Pemkot Cimahi, diakui Dantje, rata-rata setiap tahunnya ada sekitar 150-200 PNS di Kota Cimahi yang memasuki masa pensiun. “Bahkan sekarang ini, total kekosongan pegawai ada sekarang sekitar 500 orang,” ucapnya.

‪Meski masih kekurangan PNS, lanjut Dantje, pihaknya tidak bisa begitu saja mengangkat PNS baru, karena pengangkatan PNS itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. (jabar.tribunnews.com)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.