Guru di Kab. Tasikmalaya Belum Ikuti Kursus Orientasi Pendidikan Kepramukaan

oleh -5 views
kemdikbud.go.id
Arrief Ramdhani
kemdikbud.go.id
kemdikbud.go.id

SEBAGIAN besar guru di wilayah Kabupaten Tasikmalaya belum mengikuti kursus orientasi pendidikan kepramukaan. Padahal mulai tahun ajaran ini, seluruh satuan pendidikan dari berbagai tingkatan wajib menerapkan gerakan pramuka sebagai kegiatan ekstrakulikuler.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Orang Dewasa Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Tasikmalaya, Engkos Koswara saat dijumpai di Singaparna, Kamis (14/8/2014).

Gerakan pramuka diimplementasikan kepada para siswa melalui guru. Sementara, supaya dapat melaksanakan itu, guru harus berstatus sebagai pembina.

“Syarat menjadi pembina gerakan pramuka, guru mengikuti kursus orientasi pendidikan kepramukaan,” tutur Koswara.

Dalam upaya menyukseskan implementasi gerakan pramuka sebagai wahana pendidikan karakter para siswa, kursus orientasi bukan hanya diperuntukan bagi guru. Setiap kepala sekolah pun wajib mengikuti kursus orientasi untuk menjadi majelis pembimbing.

Nota kesepahaman penerapan gerakan pramuka sebagai ekstakulikuler wajib ditandatangani bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, EZ Alfian dan Ketua Gerakan Pramukan Kwarcab Kabupaten Tasikmalaya, Ruhimat.

Penandatangan nota kesepahaman disaksikan Bupati Tasikmalaya yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembina Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum.

Sekretaris Gerakan Premukan Kwarcab Kabupaten Tasikmalaya, Agis Sutisna menuturkan, penerapan gerakan pramuka sebagai kegiatan ekstakuler wajib merupakan pendamping pelaksanaan kurikulum 2013. Apalagi misi utama kurikulum 2013 untuk membentuk karakter siswa.

Ketentuan gerakan pramuka sebagai kurikulum wajib setiap satuan pendidikan, ucap Agis, berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang Impelementasi Kepramukaan Berbasi Satuan Pendidikan Dalam Rangka Singkronisasi dengan Kurikulum 2013.

Dari isi permendikbud tersebut, pihaknya berkewajiban menyusun program pelaksanaan gerakan pramuka kepada setiap satuan pendidikan.

“Salah satu bentuk kewajiban, yakni menyelenggarakan kursus orientasi majelis pembina, dan pendidikan kepramukaan. Kami siap melaksanakan amanat itu,” tutur dia.

Sementara kewajiban bagi satuan pendidikan, ucap Agis, setiap kepala sekolah, dan guru wajib mengikuti kursus orientasi.(pikiran-rakyat.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.