Gunakan Transparansi Hasil UN untuk Pemetaan

oleh -7 views
Ilustrasi
Arrief Ramdhani
Ilustrasi
Ilustrasi

BERDASARKAN laporan atau pengaduan masyarakat kepada Ombudsman RI pada 2011-2014, terdapat temuan atau persoalan mengenai ujian nasional (UN). Temuan tersebut tidak hanya kecurangan massal atau berjamaah, tapi juga pungutan tidak resmi atau pungutan liar (pungli) untuk try out (TO) UN, serta pengamanan dan kebocoran soal atau kunci jawaban.

Bahkan, anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Pelaporan Ombudsman RI Budi Santoso menyebutkan sejumlah temuan atau persoalan UN lain terkait pelaksanaan UN. Mulai penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan UN, ketidaktegasan terkait tindakan bagi para pelanggar aturan atau kesepakatan, ketiadaan whistle blower system, dan kualitas kerja rekanan pengadaan soal atau lembar jawaban yang rendah seperti kualitas kertas hingga kesalahan pengamplopan.

banner 728x90

“Jika UN tetap diselenggarakan, saran dari Ombudsman adalah transparansi hasil UN yang digunakan untuk pemetaan dan pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, persiapan untuk proses pengadaan naskah soal atau lembar jawaban UN (LJUN) lebih dini,” ujar Budi di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2014).

Kemudian jika UN tetap diselenggarakan perlu pelibatan pengawas independen saat pelaksanaan yang memiliki fungsi, kewenangan, serta evaluasi terhadap tugas yang jelas. Tidak hanya itu, perlu ada pengenaan sanksi daftar hitam bagi percetakan gagal memenuhi kontrak dan atau menjadi sumber kebocoran soal.

“Sosialisasi POS dan tata tertib UN yang lebih intensif. Membangunwhistle blowing system dan pengenaan sanksi yang tegas, dan UN bukan satu-satunya parameter kenaikan kelas dan/atau syarat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ucapnya.

Sedangkan jika UN tidak lagi diselenggarakan, saran Budi, model evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa yang baru harus segera ditentukan secara transparan oleh sekolah. Mendorong dan memberdayakan peran dinas pendidikan (disdik) di daerah untuk memetakan standar mutu sekolah di daerah masing-masing sebagai dasar pemberian atau fasilitasi pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan.

“Pemetaan mutu sekolah dilakukan dalam rangka persiapan penerimaan peserta didik baru. Sehingga, ada kesamaan standar dan akuntabilitas di masing-masing sekolah di setiap daerah,” ungkap Budi.(news.okezone.com)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.