Enam Daerah Siap Bantu Kelola SMA

Saturday 14 May 2016 , 6:21 AM

Jabar

SEKURANG-KURANGNYA enam kota/kabupaten di Jawa Barat telah menyatakan akan tetap berkontribusi terhadap pengelolaan SMA/SMK meskipun pengelolaan beralih ke Provinsi Jawa Barat. Keenam kota/kabupaten itu antara lain Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Karawang.

“Kota kota tersebut mengatakan bahwa yang bersekolah itu masih warga mereka. Letak sekolah pun di wilayah kota kabupaten, sehingga kota/kabupaten tidak dapat lepas begitu saja ketika pengelolaan dialihkan,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Jawa Barat Dodin Rusmin Nuryadin, Jumat, 13 Mei 2016.

Bentuk kontribusinya, kata Dodin, bisa berupa bantuan beasiswa atau hal lainnya. Namun, secara formal tetap harus dipayungi peraturan.

Dodin menyebutkan pengaturannya dapat diperinci dari peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari undang-undang pemerintah daerah. Nantinya, diperinci lagi dalam peraturan daerah.

“Karena porsi pembagian kontribusi itu sebaiknya ada payung hukumnya. Terutama untuk pertanggungjawaban keuangannya,” ujar Dodin.

Alih kelola itu, lanjut Dodin, adalah amanat dari undang-undang. Dodin mengatakan pemerintah provinsi akan terus berupaya meningkatkan mutu 8 standar layanan pendidikan di Jawa Barat.

Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Jawa Barat Iwan Hermawan mengatakan guru-guru SMA/SMK se-Jawa Barat sangat mendukung pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi. Selama ini, terjadi disparitas kompetensi dan kesejahteraan guru antar kota/kabupaten di Jawa Barat. Dikatakan Iwan masih banyak guru SMA/SMK non PNS yg penghasilannya di bawah kebutuhan hidup minimum.

“Yang guru PNS pun untuk mendapat tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sangat bervariasi.Bahkan ada pemkot/pemkab yang tidak memberi TPP,” ujar Iwan.

Selain itu sebagai bukti kegagalan disentralisasi SMA/SMK ke kota/kabupaten, berdasarkan hasil kajian Kemdikbud tahun 2015, menunjukkan angka partisipasi murni (APM) sekolah menengah di Jabar hanya 45,9%. Menurut Iwan, adapun faktor penyebab nya disinyalir masih mahalnya biaya pendidikan di kota/kabupaten”Sehingga ada keengganan masyarakat enggan masuk SMA/SMK. Sebagai contoh di Kota Bandung DSP 4,5 juta dan SPP 300 ribu per bulan,” kata Iwan.

Dengan dikelola Pemprov Jawa Barat setiap guru SMA/SMK akan mendapat TPP Rp 1 juta per bulan dan setiap siswa akan dapat BOS provinsi Rp 1 juta per siswa/tahun. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi disparitas kesejahteraan antar guru di jabar.

Selain itu, kata Iwan, mobilisasi guru dari satu kota ke kota lainnya lebih mudah sehingga pemerataan guru di Jabar juga makin mudah. Demikian juga dengan kesempatan guru jadi kepala sekolah akan lebih terbuka kepala sekolah.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung (DPKB) Iriyanto mengatakan jika memang ada pihak yang kurang sepakat dengan alih kelola ini, dapat menempuh jalur hukum.

“Bisa diajukan uji materiil untuk memohonkan pengubahan,” kata Iriyanto.

Kendati demikian, Iriyanto mengharapkan Pemprov Jabar tetap memperhatikan kearifan lokal wilayah masing-masing. Misalnya dalam peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap mempertimbangkan kekhasan tiap wilayah. Ia meyakini alih kelola ini untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. (pikiran-rakyat.com)

 

 

Comments are closed.