Hampir Sebulan BBM Naik, Perpres Soal Pembatasan Pertalite Belum Diteken

Jojon, S. Kom

Penulis : Jojon, S. Kom
Editor : Jojon, S. Kom

0

0

Ekonomi
1663991285885_1663991331

Hampir Sebulan BBM Naik, Perpres Soal Pembatasan Pertalite Belum Diteken

SIAPBELAJAR.COM - Sudah hampir satu bulan revisi Perpres 191/ 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) tak kunjung diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Padahal, pemerintah sendiri sudah menaikkan harga BBM sejak awal September kemarin. Seharusnya kenaikan itu dilakukan bersamaan dengan dirilisnya revisi perpres tersebut.

Sebab, tujuan kenaikan BBM karena subsidi yang hampir jebol sehingga perlu ada pembatasan pembelian dan penyesuaian harga.

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Sehingga, subsidi yang dialokasikan untuk masyarakat miskin tidak dinikmati kalangan mampu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya mendukung revisi karena selama ini BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran.

Sejak April 2022, DPR sudah meminta pemerintah untuk segera merevisi perpres tersebut dengan mendetailkan syarat terkait warga yang berhak membeli BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sudah diserahkan ke Kementerian BUMN sejak akhir Agustus 2022.

"Sudah rampung, sudah. Saat ini, final di Kementerian BUMN," ujar Alfon kepada dilansir dari CNN Indonesia

Pernyataan Alfon juga ditegaskan oleh anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman yang mengatakan revisi perpres juga sudah diserahkan ke Kementerian BUMN. Setelah itu, draf tersebut akan diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyebutkan salah satu kriteria kendaraan yang dilarang menggunakan pertalite adalah mobil dengan spesifikasi di atas 1.400 cc.

"Nanti kita tunggu perpresnya, most likely di atas 1.400 cc (yang tidak boleh menggunakan pertalite)," ujar Saleh.

Tapi apa buktinya? Sampai sekarang revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 seakan masih menjadi misteri.

Sikap pemerintah yang terkesan mengulur-ulur rilisnya revisi beleid tersebut seolah-olah menunjukkan kalau pemerintah tidak serius membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Komentar (0)

komentar terkini

Berita Terkait

1667350863493_1667350968

Belajar

Pertamina, BPBD, dan FPRB Bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana di Semarang

SIAPBELAJAR.COM - PT Pertamina (Persero) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), membentuk Satuan Pendidikan
1666254254612_1666254293

Trending

Vivo Resmi Jual BBM Setara Pertalite Rp12.600 per Liter

SIAPBELAJAR.COM - PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) resmi menjual bahan bakar minyak (BBM) Kamis 920/10) dengan research octane number (RON) 90, yakni Revvo 90 dengan harga Rp12.600 per liter. BBM ini m
1664852802656_1664852918

Trending

Harga BBM PERTAMAX Turun Shell BP Vivo Ikut-Ikutan

SIAPBELAJAR.COM - Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan VIVO kompak turun. Per hari Sabtu, 1 Oktober 2022, harga baru BBM terpampang di masing-masing SPBU.Untuk Pertamina, harga BBM yang turun adalah Per
1664718800600_1664718861

Trending

BBM Pertamax Turun Harga

SIAPBELAJAR.COM - PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga BBM Pertamax mulai 1 Oktober 2022. BBM Pertamax turun harga. Harga baru hanya berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Banten,
1664799446673_1664799460

Trending

Dirjen Anggaran Sampaikan Update Penyaluran BLT BBM

SIAPBELAJAR.COM - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan update penyaluran bantuan sosial kebijakan Bantuan Langsung Tunai Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak