UU HKPD Upaya Tingkatkan Local Taxing Power

Jojon, S. Kom

Penulis : Jojon, S. Kom
Editor : Asop Ahmad

0

0

Ekonomi
1663558524400_1663558545

Ilustrasi Undang undang

SIAPBELAJAR.COM - Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), membawa optimisme perbaikan pelaksanaan HKPD termasuk didalamnya perpajakan daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, adanya UU ini merupakan upaya untuk meningkatkan local taxing power.

“Sejalan dengan salah satu pilar UU HKPD yaitu local taxing power, Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan bersama-sama saling membantu bagaimana daerah dapat meningkatkan local taxing power, yang dapat diketahui saat ini masih banyak daerah yang mempunyai potensi besar, namun belum dapat direalisasikan dengan baik” ungkap Astera dalam rilisnya.

Semangat dalam UU HKPD adalah sinergi antara pusat dan daerah. Adapun sinergi ini dari aspek perpajakan yang sudah diinisiasi dalam UU HKPD akan diperkuat melalui kebijakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD) sebagai peraturan pelaksanaan UU HKPD, yang masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain penyelarasan KUPDRD dengan UU KUP dan pengaturan mengenai kerja sama optimalisasi pemungutan pajak antara Pemda dengan Pemerintah, Pemda lain, dan pihak ketiga.

Sementara itu, optimalisasi penguatan local taxing power perlu didukung oleh pengelolaan dan pemanfaatan data serta terjalinnya sinergi yang efektif dan selaras antara Pemda dengan Pemerintah Pusat dan pihak ketiga. Untuk itu, sinergi ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemda. Saat ini, sebanyak 254 Pemda atau 46,86% dari keseluruhan Pemda bergabung dalam PKS ini.

Komentar (0)

komentar terkini

Berita Terkait

1663912655101_1663912673

Trending

Apresiasi Kemenkeu Terhadap Jabar Peraih WTP 10 Kali Berturut-Turut

SIAPBELAJAR.COM - Pemda Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal Sepuluh Kali Berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.Apresias
1663558305880_1663558321

Ekonomi

Pemerintah Terbitkan PP untuk Akselerasi Pengurusan Piutang Negara

SIAPBELAJAR.COM - Dalam rangka mempercepat atau mengakselerasi pengurusan piutang negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Pa
1663558524400_1663558545

Ekonomi

UU HKPD Upaya Tingkatkan Local Taxing Power

SIAPBELAJAR.COM - Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), membawa optimisme perbaikan pelaksanaan HKPD termasuk
1662630158481_1662630179

Ekonomi

Sinergi Pemda Penanganan Dampak Inflasi Naiknya BBM

SIAPBELAJAR.COM - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti mengatakan penanganan dampak inflasi akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan pada tanggal 3
1662629966675_1662629984

Ekonomi

BBM Naik, Anggaran Subsidi Tetap Membengkak

SIAPBELAJAR.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak jadi Rp650 triliun.Kepala Badan Kebijakan Fiska