Pemerintah Terbitkan PP untuk Akselerasi Pengurusan Piutang Negara

Jojon, S. Kom

Penulis : Jojon, S. Kom
Editor : Asop Ahmad

0

0

Ekonomi
1663558305880_1663558321

Akselerasi Pengurusan Piutang Negara, Pemerintah Terbitkan PP 28 Tahun 2022

SIAPBELAJAR.COM - Dalam rangka mempercepat atau mengakselerasi pengurusan piutang negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Penetapan PP pada tanggal 31 Agustus 2022 ini merupakan upaya Pemerintah untuk mengembalikan hak negara berupa piutang instansi pemerintah. Terdata hingga September 2022, jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) aktif yang diurus oleh PUPN sebanyak 45.524 berkas dengan total nilai outstanding sebesar Rp170,23 triliun.

“PP 28 Tahun 2022 hadir untuk memperkuat tugas dan wewenang PUPN dalam pengurusan piutang negara,” ungkap Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih sebagaimana rilisnya, Jumat (16/09).

Salah satu materi muatan dalam PP adalah mengatur upaya-upaya pembatasan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik kepada debitur. Misalnya, debitur yang belum menyelesaikan utangnya dibatasi akses keuangannya, tidak boleh mendapatkan kredit/pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan, pembatasan layanan keimigrasian seperti penerbitan paspor, visa, dan lainnya, juga pembatasan layanan bea cukai dan PNBP, pembatasan perolehan surat keterangan fiskal, mengikuti lelang dan pengadaan/mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bahkan hingga pembatasan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta tindakan keperdataan/layanan publik lainnya.

“Pengaturan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi alat pemaksa bagi debitur agar melaksanakan kewajiban pembayaran piutang negara,” jelas Tri.

Untuk memperkuat pembatasan keperdataan atau penghentian layanan publik, dalam PP ini juga diatur tentang kewajiban bagi kementerian/lembaga/badan/pemerintah daerah untuk memberikan dukungan baik berupa data atau informasi yang diminta PUPN termasuk untuk melakukan pembatasan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik. Selanjutnya, PUPN akan dapat membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak pasca terbitnya PP ini.

Selain itu PP ini juga memuat beberapa materi penting, diantaranya pemberian perlindungan hukum bagi pembeli lelang barang jaminan PUPN, terutama jika masa berlaku sertifikat hak kepemilikan sudah habis, penguatan tindakan pencegahan ke luar negeri bagi para debitur; penguatan upaya pengosongan agunan yang terjual lelang dengan bantuan aparat kepolisian, serta perlindungan hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas PUPN

Komentar (0)

komentar terkini

Berita Terkait

1663912655101_1663912673

Trending

Apresiasi Kemenkeu Terhadap Jabar Peraih WTP 10 Kali Berturut-Turut

SIAPBELAJAR.COM - Pemda Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal Sepuluh Kali Berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.Apresias
1663558305880_1663558321

Ekonomi

Pemerintah Terbitkan PP untuk Akselerasi Pengurusan Piutang Negara

SIAPBELAJAR.COM - Dalam rangka mempercepat atau mengakselerasi pengurusan piutang negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Pa
1663558524400_1663558545

Ekonomi

UU HKPD Upaya Tingkatkan Local Taxing Power

SIAPBELAJAR.COM - Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), membawa optimisme perbaikan pelaksanaan HKPD termasuk
1662630158481_1662630179

Ekonomi

Sinergi Pemda Penanganan Dampak Inflasi Naiknya BBM

SIAPBELAJAR.COM - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti mengatakan penanganan dampak inflasi akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan pada tanggal 3
1662629966675_1662629984

Ekonomi

BBM Naik, Anggaran Subsidi Tetap Membengkak

SIAPBELAJAR.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak jadi Rp650 triliun.Kepala Badan Kebijakan Fiska