Sinergi Pemda Penanganan Dampak Inflasi Naiknya BBM

Jojon, S. Kom

Penulis : Jojon, S. Kom
Editor : Asop Ahmad

0

0

Ekonomi
1662630158481_1662630179

Sinergi Penanganan Dampak Inflasi Melalui Belanja Wajib Perlindungan Sosial

SIAPBELAJAR.COM - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti mengatakan penanganan dampak inflasi akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan pada tanggal 3 September 2022 lalu, mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan adanya penganggaran untuk belanja perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar APBN dapat melindungi masyarakat kurang mampu dan agar penggunaan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Pemerintah juga memberikan bantalan yang dilakukan oleh daerah, melalui earmarking Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil), Pemda ini diberikan kewenangan untuk membuat program sehingga dampak dari inflasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan tentunya ini juga menggunakan data-data yang telah teruji sebelumnya” jelas Astera.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 yang diterbitkan oleh pemerintah, maka Pemda berkontribusi memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya.

Namun, belanja wajib perlindungan sosial tidak termasuk belanja wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Adapun belanja wajib tersebut dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada ojek, UMKM, dan nelayan, memberikan subsidi pada sektor transportasi, serta menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, daerah juga wajib menyampaikan laporan yang sekaligus menjadi persyaratan penyaluran DAU dan DBH PPh Pasal 25/29 (bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terdiri dari: (i) laporan penganggaran belanja wajib, paling lambat pada tanggal 15 September 2022, (ii) laporan realisasi belanja wajib, setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya, dan (iii) laporan disampaikan dalam bentuk PDF melalui e-mail resmi DJPK.

Adapun ketentuan penyampaian laporan dimaksud, diatur sebagai berikut: (i) laporan penganggaran dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan Oktober 2022 atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/29 triwulan III bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU, (ii) laporan realisasi menjadi dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan berikutnya atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/29 triwulan IV bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU, (iii) terhadap Daerah yang mengalami penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, disalurkan setelah dokumen persyaratan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (iv) dalam hal sampai dengan 15 Desember tahun berjalan dokumen persyaratan penyaluran belum diterima, penyaluran kembali DTU yang belum disalurkan dilaksanakan secara sekaligus sebesar DTU yang belum disalurkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terakhir di bulan Desember tahun berjalan.

Dengan begitu, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial sangat diperlukan. Maka, pengelolaan dan pemantauan atas pelaksanaan belanja wajib dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan diawasi pelaporannya oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang terdampak inflasi.

Komentar (0)

komentar terkini

Berita Terkait

1668170347174_1668170361

Belajar

Guru dan Siswa MAN IC Batam Juara I Lomba APBN Kemenkeu 2022

SIAPBELAJAR.COM - Guru dan siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menjadi yang terbaik pada lomba APBN yang digelar Kementerian Keuangan untuk tahun 2
1667470419732_1667470492

Ekonomi

Launching Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kemenkeu

SIAPBELAJAR.COM - Dalam Acara Puncak Kemenkeu Learning Festival di Jakarta pada Kamis (03/11), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati me-launching Program Implementasi Pembelajaran Terintegra
1667469914984_1667470029

Ekonomi

Hingga Triwulan III Tahun 2022 Kinerja APBN Tetap Positif

SIAPBELAJAR.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga bulan September 2022 menunjukan capaian positif. Hal itu disampaik
1665281230612_1665281241

Ekonomi

Penurunan Laba Perusahaan Samsung

SIAPBELAJAR.COM - Raksasa teknologi Samsung telah memperingatkan penurunan laba sebesar 32% karena permintaan untuk perangkat elektronik dan chip memori yang mendukungnya menyusut akibat perlambata
1664921670357_1664921691

Ekonomi

Inflasi Tahunan September Capai 5,95 Persen

SIAPBELAJAR.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa inflasi tercatat 5,95 persen year-on-year (yoy) pada September 2022. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa