Disdik Jabar Keluarkan Nota Dinas, Sikapi Unjuk Rasa Pelajar

Saturday 28 September 2019 , 7:34 AM

Ilustrasi (hminews.com)

KEPALA Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi sartika menerbitkan nota dinas untuk memastikan semua siswa mengikuti semua kegiatan belajar mengajar. Nota dinas ini terbit setelah adanya pelajar yang ikut serta pada aksi di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 25 September 2019.

Nota dinas itu ditujukan kepada semua Kepala Cabang Dinas Wilayah I-XIII Disdik Jabar.

“Dalam rangka menjaga kondusivitas di SMA/SMK/SLB pada wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing, kami minta Saudara meningkatkan pengawasan melalui pemantauan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah dan mengimbau kepada para Kepala Sekolah untuk memastikan setiap peserta didik mengikuti seluruh rangkaian proses KBM sesuai jadwal pembelajaran yang diselenggarakan sekolah,” demikian nota dinas yang diterbitkan Rabu 25 September 2019.

Saat dikonfirmasi, Dewi tak membantah jika nota itu terkait dengan keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa di Jakarta. “Untuk memastikan bahwa anak-anak peserta didik mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan benar dan mengantisipasinya,” katanya kepada PR, Kamis 26 September 2019.

Soal keterlibatan pelajar di aksi itu, Dewi merujuk pada imbauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar siswa tidak ikut unjuk rasa. Imbauan itu dikeluarkan setelah adanya massa berseragam putih abu-abu yang ikut unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI.

Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) juga mengeluarkan imbauan serupa. “FAGI mengimbau para pelajar tidak ikut aksi ke jalan dalam menghadapi situasi sekarang, apalagi pelajar yang tidak tahu menahu tentang tujuan dari aksi tersebut,” kata Ketua FAGI Iwan Hermawan lewat siaran persnya.

FAGI menganjurkan siswa SMA dan SMK lebih baik mendiskusikan situasi saat ini di kelas dengan bimbingan guru, misalnya guru Sosiologi atau PKn. “Bila dalam diskusi tersebut ada sesuatu yang dianggap tidak sepakat maka bisa disalurkan lewat tulisan atau artikel yang di diskusikan terlebih dahulu dengan bapak atau ibu guru,” tuturnya.

Ia menilai, siswa generasi milenial lebih peka dengan isu sosial dibandingkan generasi sebelumnya karena perkembangan media informasi. Guru diminta berperan sebagai fasilitator yang baik.

“Jangan kalah informasi dari siswa dalam menguasai perkembangan yang terjadi. Tugas guru lebih berat karena pengaruh dari luar sekolah lebih deras baik dari media informasi maupun dari pengaruh lingkungan sosial,” katanya.

Ia menambahkan, mengajak atau menyuruh siswa berunjuk rasa yang berakhir kekerasan dapat dikatagorikan pelanggaran UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Si pelaku bisa dipidanakan, oleh karena itu jangan libatkan anak untuk aksi jika akhirnya terjadi tindakan kekerasan,” ucapnya.(pikiran-rakyat.com)

Comments are closed.