Disdik Indramayu Tetap Terapkan Kurtilas

oleh -2 views
Ilustrasi
Arrief Ramdhani
Ilustrasi
Ilustrasi

SEMPAT beralih menggunakan kurikulum tahun 2006, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu membatalkannya, dan memilih mengikuti sikap Pemerintah Provinsi untuk menggunakan kurikulum tahun 2013 (kurtilas). Dengan keterbatasan yang masih ada, pihak sekolah serta pengawas diimbau untuk bisa beradaptasi dalam mempraktikkan kurtilas.

Hal itu terungkap dalam rapat penyikapan kurtilas di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Kecamatan Indramayu, Selasa (30/12/2014). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran staf Disdik Kabupaten Indramayu, serta pengawas sekolah Kabupaten Indramayu.

banner 728x90

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Odang Koesmayadi mengatakan, dalam pemerintahan baru, muncul kebijakan dari Kementerian Pendidikan, bahwa penerapan kurtilas akan ditunda. Dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya sempat mengumumkan kepada sekolah-sekolah untuk beralih menggunakan kurikulum tahun 2006.

Namun demikian, tidak lama ini Pemerintah Provinsi Jabar mengambil keputusan untuk tetap menerapkan kurtilas di setiap kabupaten/kota. “Mudah-mudahan ini sikap terakhir. Saya tidak akan memberikan surat edaran dulu kepada setiap sekolah tentang penerapan kurtilas. Tunggu kepastiannya lebih dulu. Lantaran kemarin sempat mengumumkan ke sekokah-sekolah untuk kembali ke kurikulum tahun 2006, tapi ternyata kebijakan provinsi lain,” katanya.

Odang menuturkan, sama seperti keputusan menggunakan kurtilas, saat mengumumkan penetapan kurikulum tahun 2006 pun tanpa ditindaklanjuti dengan pengiriman surat edaran ke setiap sekolah. Baru sebatas pengumuman secara lisan. Dia mengakui, kebijakan mengenai kurikulum baru-baru ini memang membingungkan. Padahal, menurutnya, kurikulum merupakan jantung atau rohnya pendidikan.

“Jadi, semua kembali ke kurtilas daripada ditunda-tunda. Jabar punya target menetapkan kurtilas pada tahun 2017, sedangkan secara nasional ditargetkan pada tahun 2019 sudah menggunakan kurtilas. Dan dengan segala keterbatasan, minimal kepala sekolah punya niat baik untuk mulai melaksanakannya,” ujar dia.

Odang menambahkan, masih ada sejumlah kendala dalam mempraktikkan kurtilas di lingkungan pendidikan Kabupaten Indramayu. Menurutnya, kondisi buku ajar masih merupakan dilema, meski dia mengklaim pendistribusian oleh pemerintah pusat sejauh ini berjalan lancar.

“Intinya kebijakan bagi para kepala sekolah, siswa jangan dibebankan untuk membeli buku. Kepsek agar bisa bersabar daripada membebankan siswa untuk membeli buku,” tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan, kendala lainnya adalah terkait perubahan mindset para pengajar yang masih belum optimal. Dia berpandangan, tidak optimalnya perubahan mindset guru dipengaruhi juga oleh perencanaan kurtilas yang sebenarnya masih setengah matang.

“Kemudian yang menjadi keluhan terbesar para pengajar adalah terkait penilaian otentik. Setiap siswanya bisa sampai 15 lembar, dan itu dilakukan dengan cara naratif. Ini tentu bisa jadi beban yang sangat berat bagi para pengajar,” ujar dia.

Terkait hal ini, Odang berpandangan, para pengawas sekolah juga hendaknya membantu para pengajar. Menurutnya, jangan sampai para pengajar memaksakan diri, sehingga ujung-ujungnya malah tidak tepat sasaran. “Harus dikawal,” tuturnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu, Azun Mauzun menilai, baiknya kurtilas tetap dilanjutkan di sekolah-sekolah. Adanya perubahan-perubahan lagi dianggapnya hanya akan membingungkan pihak pengelola sekolah yang menjadi percontohan penerapan kurtilas.

“Perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan tidak bisa instan. Perlu kajian matang. Kalau dirubah semuanya tidak mungkin,” ujarnya. (pikiran-rakyat.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.