Dewan Pendidikan Sambut Baik Wajar 12 Tahun Gratis

oleh -14 views
Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta Anang Abdul Razak
Arrief Ramdhani
Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta Anang Abdul Razak
Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta Anang Abdul Razak

Kebijakan Pemkab Purwakarta soal wajib belajar 12 tahun tanpa bayar alias gratis, disambut baik Dewan Pendidikan  Purwakarta. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah berani untuk memajukan bidang pendidikan di kabupaten ini. 

KETUA Dewan Pendidikan  Purwakarta Anang Abdul  Razak mengaku salut atas kebijakan yang dikeluarkan pemkab tersebut. Masyarakat tak lagi terbebani dengan biaya-biaya sebelumnya dinilai memberatkan. Kini dana tersebut ditanggung pemkab dengan menggunakan Dana Bantuan Stimulasi Sekolah (DBSS). Kalau pun ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya, Anang mengaku wajar. Dikatakannya, setiap kebijakan memang diperlukan evaluasi ketika mulai berjalan.

Kendala yang dimaksud Anang, di antaranya DBSS cair tak tepat waktu. Anang mengatakan, setelah melakukan wawancara dengan sejumlah kepala sekolah, pencairan DBSS yang tak tepat waktu itu berdampak terhadap terganggunya alur kas sekolah. “Kita tahu bahwa setiap bulannya sekolah harus mengeluarkan uang untuk berbagai jenis pengeluaran. Misalnya untuk honor GTT dan PTT,” kata Anang saat ditemui di rumahnya akhir Oktober silam. Dia mengaku untuk sementara rumahnya di Sindangkasih berfungsi juga sebagai ‘kantor’ Dewan Pendidikan. Saat ditanya alamat kantor, Anang hanya tersenyum simpul.

Pencairan DBSS yang tak tepat waktu, kata Anang, mengakibatkan sekolah harus mencari dana talangan. “Bisa saja sih, misalnya kepala sekolah mengajukan pinjaman ke bank. Tapi masalahnya, bagaimana dengan pembayaran bunganya?” tutur Anang. Namun kendala soal pencairan dana yang tak tepat waktu, sudah ditemukan solusinya, “Akhirnya disepakati bahwa DBSS akan dicairkan lebih awal,” imbuhnya.

Kendala lain, lanjut Anang, jumlah dana bantuan tak sesuai dengan jumlah siswa. Anang menduga hal  tersebut terjadi karena data yang ada di Dinas Pendidikan tak cukup akurat. “Ke depan, saya mengimbau agar Dinas Pendidikan lebih akurat dalam mendata jumlah siswa pada setiap sekolah. Sehingga  dana yang digelontorkan sesuai dengan jumlah siswa yang ada,” imbuh dia.

Imbauan Anang, juga ditujukan kepada pemkab. Dia berharap bupati harus ada keberanian memposisikan kembali kepala sekolah menjadi guru, apabila yang bersangkutan tak menunjukkan prestasi. “Harus ada periodisasi. Kepala sekolah yang tak bermutu, kembalikan saja dia menjadi guru. Sebab pada dasarnya kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan. Saya yakin bupati bisa melakukan itu,” ujar Anang.(siapbelajar Purwakarta)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.