Data Penerima KIP Harus Dimutakhirkan

oleh -1 views
Kemendikbud Ajak Penerima KIP Segera Daftar Ke Sekolah.(kemdikbud.go.id)
Arrief Ramdhani
Kemendikbud Ajak Penerima KIP Segera Daftar Ke Sekolah.(kemdikbud.go.id)
Kemendikbud Ajak Penerima KIP Segera Daftar Ke Sekolah.(kemdikbud.go.id)

DATA penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) perlu lebih dimutakhirkan. Banyak permasalahan akurasi data penerima KIP yang ditemukan di lapangan, karena terjadi ketidaksesuaian.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jumat 1 Juli 2016. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menuturkan, pihaknya menerima banyak laporan terkait temuan masalah data penerima KIP di lapangan.

“Memang ditemukan banyak masalah akurasi data penerima KIP di lapangan. Karena itu kami perlu berkoordinasi dengan BPS dan TNP2K untuk memastikan hal ini,” ujarnya di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 1 Juli 2016.

Dia menjelaskan, sesuai arahan Presiden, Kemdikbud menggunakan data dari BPS yang telah diolah oleh TNP2K untuk menentukan penerima KIP dan juga melakukan distribusi KIP.

Berdasarkan data penerima KIP, yang bersumber dari BPS dan telah diolah oleh TNP2K, terdapat sebanyak 17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin yang berhak menerima KIP. Adapun KIP disalurkan melalui Kemendikbud, dan hingga 30 Juni 2016 lalu sebanyak 13,7 juta anak menerima KIP.

Menurut Anies, agar tidak terjadi permasalahan akurasi data, maka perlu dilakukan pemutakhiran data oleh TNP2K. Pemutakhiran tersebut, menurut dia, baiknya menyinkronkan data yang dimiliki BPS maupun TNP2K, dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang ada di Kemendikbud.

“Dapodik bisa digunakan sebagai rujukan dalam proses pengumpulan data di BPS. Karena data Dapodik itu memuat 44,5 juta siswa yang telah terdaftar di sekolah dengan akurasi yang baik, karena didasarkan pada data sekolah dan akta kelahiran. Sementara data keluarga miskin berasal dari BPS dan TNP2K,” ucap mantan rektor Universitas Paramadina tersebut.( pikiran-rakyat.com)