Dana BOS Besar, Sekolah Tetap Pungut Biaya Tinggi

oleh -6 views
Ilustrasi Dana Bos
Arrief Ramdhani
Ilustrasi Dana Bos
Ilustrasi Dana Bos

BUPATI Majalengka minta semua Sekolah Lanjutan Atas baik Sekolah Menengah Kejuruan ataupun Sekolah Menengah Umum membuat rancangan kebutuhan sekolah secara real dan tidak banyak membebani orang tua siswa sehingga wajib belajar 12 tahun bisa tercapai.

Selama ini akuntabilitas hampir semua sekolah dalam menyusun anggaran cenderung mempersulit dan membebani orang tua siswa. Sehingga walapun ada dukungan BOS Provinsi atapun Pusat besaran SPP tetap dirasakan memberatkan para orang tua siswa karena tidak ada standar yang jelas bahkan setiap sekolah yang statusnya sama namun pungutannya selalu berbeda.

banner 728x90

“Jadi harus ada standar kebutuhan yang jelas, berapa kebutuhan biaya pendidikan persiswa di sekolah SMU setiap bulannya, demikian juga di SMK untuk setiap jurusannya. Kalau standar kebutuhan jelas maka pungutan kepada orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tidak akan terlalu besar. Jangan sampai bos provinsi dan Bos pusat sudah diberikan kepada setiap sekolah tapi pungutan kepada orang tua siswa masih juga tetap besar, itu kan tidak benar,” ungap Bupati.

Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Majalengka Toto Sumianto mengatakan pihaknya kini sedang menyusun anggaran kebutuhan sekolah, sementara ini kebutuhan real untuk SMK sebesar Rp 250.000 per bulan. Kebutuhan dana tersebut sebagian diantaranya ditutupi oleh Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Provinsi jawa Barat dan Pemerintah Pusat sisanya baru diperbolehkan memungut kepada orang tua siswa.

Namun sekolah-sekolah juga harus mempertimbangkan siswa yang berasal dari keluarga miskin yang tetap harus dibantu sehingga jangan terlalu dibebani pungutan, makanya subsidi silang harus tetap dilakukan agar pendidikan bisa tetap terselenggara dengan baik.

Sementara itu seorang kepala Sekolah SMK MEC Sutarno, mengaku telah empat tahun tidak memungut SPP kepada semua siswanya. Dana BOS yang bersumber dari pusat sebesar Rp 1.200.000 pertahun ditambah BOS provinsi sebesar Rp 600.000 per tahun dikelolanya secara maksimal. Dengan dana bos sebesar itu dan jumlah siswa yang hanya 204 orang, pihaknya masih bisa memberi seragam sekolah bagi siswa barunya.

“Dana itu untuk menggaji guru dan pegawai Tata usaha serta biaya oprasional sekolah lainnya,” papar Sutarno.

Menurutnya yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah membuat ketegasan soal penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri, karena hampir semua sekolah negeri melakukan penerimaan siswa dengan jumlah yang banyak melebihi kapasitas ruang belajar, akhirnya minat ke sekolah swasta anjlok.

“Harus ada pembatasan penerimaan siswan di sekolah negeri, seleksinya bisa dilakukan lewat beragam cara. Yang harus diketahui juga kualitas sekolah negeri dengan swasta sama bahkan swasta lebih baik. Contoh kasus saja UN murni kami lebih baik dibanding beberara sekolah negeri di Majalengka,” kata Sutarno.

Salah seorang orang tua siswa di sebuah sekolah di kota Majalengka mengatakan, yang perlu dipahami dan ditelisik lebih lanjut adalah sering ditemukan iuran sekolah swasta dengan jumlah siswa terbatas namun iuran sekolahnya lebih rendah dibandingkan dengan sekolah negeri yang jumlah siswanya jauh lebih besar namun iuran sekolahnya ternyata jauh lebih tinggi dari iuran sekoalh swasta.

Padahal sekolah negeri tidak banyak dibeban oleh penggajian guru, termasuk pembangunan infrastuktr di lingkungan sekolah. Sedangkan sekolah swasta harus menggaji guru, pegawai TU dan mencari siswa serta membangu sarana dan prasarana sekolah.

“Coba saja cek, SPP sekolah swasta hampir semua lebih rendah dibandingkan sekolah negeri yang gurunya telah digaji oleh pemerintah. Besarnya SPP di sekolah negeri disinyalir karena uang banyak dikeluarkan untuk honor setiap kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, bahkan ada sekolah yang menyekolahkan gurunya namun biayanya dibebankan kepada sekolah,” ungkap seorang anggota komite sekolah.(pikiran-rakyat.com)