Belum Ada Peraturan untuk Mewadahi Regulasi Pengaturan Besaran SPP dan DSP

oleh -6 views
Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Arrief Ramdhani
Walikota bandung,Ridwan Kamil
Walikota bandung,Ridwan Kamil

WALI Kota Ridwan Kamil mengaku belum menemukan bentuk peraturan yang tepat untuk mewadahi regulasi pengaturan besaran SPP dan DSP di jenjang SMA/SMK Negeri di Kota Bandung. Ia tak ingin ada persoalan hukum nantinya.

Sedianya pengaturan besaran SPP dan DSP di jenjang pendidikan menengah ini akan diwadahi dalam peraturan walikota. Namun belakangan bentuk ini disebut tidak sesuai karena bertentangan dengan Undang-undang yang mengamanatkan pengaturan sekolah jenjang tersebut berada dalam kendali pemerintah provinsi. Ridwan menyebut bentuk surat edaran sebagai salah satu alternatif, meski belum final.

“Sifatnya edaran. Kepala sekolah harus nurut. Walau tidak diikat dengan etika, dia tidak melakukan tindakan yang kita kritik (penetapan SPP terlalu mahal),” kata Ridwan usai rapat paripurna, Jumat (31/10/2014), di kompleks DPRD Kota Bandung.

Ridwan mengaku sudah mengkomunikasikan langkah pemkot hendak mengatur besaran SPP dan DSP di tataran SMA/SMK ini ke pemprov. Dari komunikasi ini, ia mengetahui bahwa regulasi di tataran provinsi juga belum mengatur detail.

“Di sana (pemprov) aturannya tidak detail. Kalau tidak detail, kasihan masyarakt. Jadi sekarang antara kita biarin, tidak detail dan terjadi kekosongan lagi, atau kita regulasi,” ucapnya.

Disebutkan Ridwan, maksud pemkot membuat regulasi ini baik. Yakni mencegah sekolah menetapkan besaran SPP lebih dari batas Rp 300 ribu. Pasalnya saat ini di lapangan ada sekolah-sekolah negeri yang memberlakukan SPP hingga dua kali lipat.

“Sekarang kita cari administrasi yang pas. Tujuan kita baik tapi kita juga tidak ingin bertentangan dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Perihal besaran DSP, nantinya akan ditetapkan besaran maksimal Rp 4,5 juta. Untuk warga kelas menengan, biaya tersebut diperbolehkan dibayar dengan cara dicicil. “Sementara untuk warga miskin, dipastikan nol Rupiah. Kalau masih ada yang dipaksa bayar, segera laporkan,” kata Ridwan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha mendorong pemkot melanjutkan langkah pembuatan regulasi ini. Ia meyakini, pertentangan regulasi tidak mesti dijadikan alasan pembatalan. “Karena di pemprov juga belum detail mengatur, belum siap, ya sudah kita mulai. Ini demi warga,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.