Anggaran Kurikulum Pun Turun dari Rp 2,49 T ke Rp 800 M

oleh -1 views
Ilustrasi (ngumpulinartikel.blogspot.com)
Arrief Ramdhani
Ilustrasi (ngumpulinartikel.blogspot.com)
Ilustrasi (ngumpulinartikel.blogspot.com)

ANGGARAN kurikulum 2013 yang disiapkan sebesar Rp 2,49 triliun batal digunakan lantaran jumlah sasaran sekolah penerapan kurikulum baru juga dipangkas habis hingga 80 persen. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memprediksi anggaran untuk kurikulum baru tidak akan lebih dari Rp 800 milyar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan perhitungan anggaran. Namun bisa dipastikan anggaran tersebut tidak akan lebih dari Rp 800 milyar karena kurangnya jumlah sekolah ini mempengaruhi semuanya.

“Jumlah siswa jelas berkurang, jumlah guru juga berkurang dan yang pasti eksemplar buku yang akan disediakan juga berkurang,” kata Nuh saat dijumpai di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Ia meyakini bahwa kebijakan yang diambilnya ini pasti akan menuai berbagai kritikan dari pihak yang selama ini menentangnya. Untuk itu, ia telah mempersiapkan diri dan tidak mau mempermasalahkan hal semacam itu karena pada kenyataannya anggaran kurikulum memang harus berubah.

“Saya tahu nanti pasti akan banyak yang protes. Lho kok berubah lagi anggarannya. Tapi ya sudah nggak apa,” ujar Nuh.

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan bahwa pengurangan anggaran ini tak berkaitan dengan anggaran yang telah disetujui DPR RI pada Desember lalu yang hanya sebesar Rp 684,4 milyar. Ia hanya mengatakan bahwa pengurangan jumlah sekolah ini merupakan sesuatu yang realistis melihat kesiapan di lapangan.

Sebelumnya, pihak kementerian telah mempersiapkan kuota 30 persen SD yang akan menjadi sasaran penerapan kurikulum baru ini dengan kriteria mencakup semua akreditasi dan wilayah. Sementara untuk SMP dan SMA, ditargetkan 100 persen sekolah. Kemudian jumlah tersebut merosot menjadi lima persen SD, tujuh persen SMP dan 100 persen SMA/SMK.

Namun karena alasan kesiapan, kuota tersebut disusutkan kembali oleh pemerintah. Melihat kondisi seperti ini, gagasan penundaan kurikulum baru muncul kembali. “Tidak akan ditunda. Prinsipnya kan memang bertahap dan terbatas. Seperti ini juga bertahap dan terbatas,” tandasnya.(edukasi.kompas.com)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.